Demokrat persilakan PKS keluar dari koalisi
Sabtu, 02 Februari 2013 - 08:16 WIB
Demokrat persilakan PKS keluar dari koalisi
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut ada konspirasi di balik kasus dugaan suap-menyuap impor daging yang menyeret mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.
Bahkan, akibat kasus ini, PKS memberi sinyal akan keluar dari koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono dan keluar dari Sekretariat Gabungan (Setgab).
Menanggapi hal itu, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok sepertinya tidak mau ambil pusing dengan sikap politik PKS. Jika memilih keluar koalisi maka Demokrat tidak akan menghalangi.
"Silakan saja," kata Mubarok singkat kepada Sindonews, Jumat 1 Februari 2013 malam.
Kendati begitu, Mubarok enggan menyebut PKS harus keluar dari koalisi, tapi jika mempunyai keberanian, maka PKS harus hengkang dari Setgab. "Kalau gentle, mestinya bukan hanya keluar dari DPR, partainya keluar dari koalisi," ucapnya.
Lebih lanjut Mubarok menilai, dalam Setgab PKS dilihat sebagai anggota koalisi yang 'nakal'. Karena itu, bukan hal baru jika PKS tidak seirama dengan kebijakan pemerintah.
Jika benar memutuskan keluar dari koalisi, Mubarok meyakini tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan SBY-Boedino sampai ahir masa jabatannya. "Enggak juga, semalam ini dalam koalisi genit-genit juga," pungkasnya.
Bahkan, akibat kasus ini, PKS memberi sinyal akan keluar dari koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono dan keluar dari Sekretariat Gabungan (Setgab).
Menanggapi hal itu, Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok sepertinya tidak mau ambil pusing dengan sikap politik PKS. Jika memilih keluar koalisi maka Demokrat tidak akan menghalangi.
"Silakan saja," kata Mubarok singkat kepada Sindonews, Jumat 1 Februari 2013 malam.
Kendati begitu, Mubarok enggan menyebut PKS harus keluar dari koalisi, tapi jika mempunyai keberanian, maka PKS harus hengkang dari Setgab. "Kalau gentle, mestinya bukan hanya keluar dari DPR, partainya keluar dari koalisi," ucapnya.
Lebih lanjut Mubarok menilai, dalam Setgab PKS dilihat sebagai anggota koalisi yang 'nakal'. Karena itu, bukan hal baru jika PKS tidak seirama dengan kebijakan pemerintah.
Jika benar memutuskan keluar dari koalisi, Mubarok meyakini tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan SBY-Boedino sampai ahir masa jabatannya. "Enggak juga, semalam ini dalam koalisi genit-genit juga," pungkasnya.
(mhd)
