Mentan Suswono diduga terlibat?
Kamis, 31 Januari 2013 - 15:21 WIB
Mentan Suswono diduga terlibat?
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Pertanian (Mentan) Suswono dinilai mengetahui proyek impor daging sapi yang menyeret Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. Selain, merupakan proyek Kementan, Suswono juga merupakan kader PKS.
Pengamat Politik Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana pun berani menduga, Suswono bisa jadi masuk dalam proyek itu.
"Pasalnya kasus dugaan korupsi impor daging sapi ini kan di bawah Menteri Pertanian Suswono, yang notabene kader PKS sendiri," ujar Ari Dwipayana menduga saat dihubungi wartawan, Kamis (31/1/2013).
Menurut Ari, sebaiknya PKS segera melakukan "amputasi" kepada pimpinan partai dengan mengganti puncak pimpinannya. Jika, tidak dilakukan, maka akan menimbulkan goncangan bagi PKS. Apalagi selama ini dikenal sebagai partai dakwah yang dikenal keagamaannya.
Menurutnya, penetapan status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden PKS merupakan sebuah fenomena yang sangat mengejutkan.
"Ini mungkin perlu diperhatikan equality by the law, artinya semua partai harus kena, karena Ketua Umum partai pasti akan turun karena sudah tidak aman lagi," terangnya.
Ditambahkannya, sistem demokrasi yang ada saat ini membuat mahalnya ongkos politik.
"Tidak heran kalau terjadi perburuan rente kader partai yang dilakukan oleh politisi dan ini bukan barang yang baru, tapi ini dilakukan pimpinan partai," simpulnya.
Pengamat Politik Universitas Gadjah Mada, Ari Dwipayana pun berani menduga, Suswono bisa jadi masuk dalam proyek itu.
"Pasalnya kasus dugaan korupsi impor daging sapi ini kan di bawah Menteri Pertanian Suswono, yang notabene kader PKS sendiri," ujar Ari Dwipayana menduga saat dihubungi wartawan, Kamis (31/1/2013).
Menurut Ari, sebaiknya PKS segera melakukan "amputasi" kepada pimpinan partai dengan mengganti puncak pimpinannya. Jika, tidak dilakukan, maka akan menimbulkan goncangan bagi PKS. Apalagi selama ini dikenal sebagai partai dakwah yang dikenal keagamaannya.
Menurutnya, penetapan status tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Presiden PKS merupakan sebuah fenomena yang sangat mengejutkan.
"Ini mungkin perlu diperhatikan equality by the law, artinya semua partai harus kena, karena Ketua Umum partai pasti akan turun karena sudah tidak aman lagi," terangnya.
Ditambahkannya, sistem demokrasi yang ada saat ini membuat mahalnya ongkos politik.
"Tidak heran kalau terjadi perburuan rente kader partai yang dilakukan oleh politisi dan ini bukan barang yang baru, tapi ini dilakukan pimpinan partai," simpulnya.
(lns)
