KPK segel satu ruangan dirjen di Kementan
Kamis, 31 Januari 2013 - 06:16 WIB
KPK segel satu ruangan dirjen di Kementan
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyegelan terhadap ruangan Direktur Jenderal (Dirjen) Peternakan, pada Kementerian Pertanian (Kementan). Penyegelan itu sendiri berkaitan dengan kasus dugaan penerimaan suap impor daging sapi.
"Sampai saat ini, ruangan dirjen itu masih kami segel," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di kantor KPK, Jakarta, Kamis (31/1/2013).
Selain itu, lembaga anti korupsi tersebut juga melakukan penyegelan terhadap salah satu ruangan di kantor PT Indoguna Utama.
Sebelumnya, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap impor daging sapi. Mereka yakni, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq yang juga anggota DPR dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, serta dua direktur PT Indoguna, yakni Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi.
Mereka diduga terkait praktik suap menyuap, dimana uang suap yang berhasil diamankan dalam operasi tanggap tangan (OTT) sebesar Rp1 miliar.
Namun, menurut informasi yang dihimpun uang suap yang telah di rencanakan sebesar Rp40 miliar. Sementara, uang Rp1 miliar baru pencairan tahan pertama yang kemudian berhasil digagalkan lembaga superbody tersebut.
"Sampai saat ini, ruangan dirjen itu masih kami segel," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di kantor KPK, Jakarta, Kamis (31/1/2013).
Selain itu, lembaga anti korupsi tersebut juga melakukan penyegelan terhadap salah satu ruangan di kantor PT Indoguna Utama.
Sebelumnya, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan penerimaan suap impor daging sapi. Mereka yakni, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq yang juga anggota DPR dan orang dekatnya, Ahmad Fathanah, serta dua direktur PT Indoguna, yakni Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi.
Mereka diduga terkait praktik suap menyuap, dimana uang suap yang berhasil diamankan dalam operasi tanggap tangan (OTT) sebesar Rp1 miliar.
Namun, menurut informasi yang dihimpun uang suap yang telah di rencanakan sebesar Rp40 miliar. Sementara, uang Rp1 miliar baru pencairan tahan pertama yang kemudian berhasil digagalkan lembaga superbody tersebut.
(mhd)
