Muzakir dicecar soal perubahan anggaran Proyek Hambalang
Selasa, 29 Januari 2013 - 02:13 WIB
Muzakir dicecar soal perubahan anggaran Proyek Hambalang
A
A
A
Sindonews.com - Anggota komisi X DPR RI, Kahar Muzakir akhirnya merampungkan pemeriksaannya di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Kader partai Golkar yang menjalani pemeriksaan hingga 10 jam itu pun mengaku, dirinya dicecar mengenai perubahan nilai anggaran proyek Hambalang dari Rp125 miliar menjadi Rp2,5 triliun.
”Jadi intinya soal penganggaran kenapa Rp125 miliar menjadi Rp2,5 triliun,” kata Kahar usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Senin (28/1/2013).
Kahar mengklaim, dirinya tak mengetahui perubahan drastis anggaran proyek Hambalang, yang semula bersifat single years ke multi years. Termasuk oleh Komisi X DPR RI yang membidangi olah raga dan terkait langsung dengan pembahasan anggaran proyek Hambalang.
Menurut politisi Partai Golkar ini, perubahan itu seharusnya diketahui sejak tahun 2010 saat anggaran proyek itu mulai dibahas oleh DPR RI
”Kalau multi years itu harusnya dari tahun 2010. Tapi DPR tidak tahu,” katanya.
Kader partai Golkar yang menjalani pemeriksaan hingga 10 jam itu pun mengaku, dirinya dicecar mengenai perubahan nilai anggaran proyek Hambalang dari Rp125 miliar menjadi Rp2,5 triliun.
”Jadi intinya soal penganggaran kenapa Rp125 miliar menjadi Rp2,5 triliun,” kata Kahar usai menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Senin (28/1/2013).
Kahar mengklaim, dirinya tak mengetahui perubahan drastis anggaran proyek Hambalang, yang semula bersifat single years ke multi years. Termasuk oleh Komisi X DPR RI yang membidangi olah raga dan terkait langsung dengan pembahasan anggaran proyek Hambalang.
Menurut politisi Partai Golkar ini, perubahan itu seharusnya diketahui sejak tahun 2010 saat anggaran proyek itu mulai dibahas oleh DPR RI
”Kalau multi years itu harusnya dari tahun 2010. Tapi DPR tidak tahu,” katanya.
(stb)
