Menag diminta benahi koordinasi bawahannya
Senin, 28 Januari 2013 - 17:53 WIB
Menag diminta benahi koordinasi bawahannya
A
A
A
Sindonews.com- Anggota Komisi VIII DPR RI M. Nasir Djamil mensinyalir adanya komunikasi dan koordinasi yang tidak harmonis antar dirjen dan irjen di Kementerian Agama.
Ketidak harmonisan itu terungkap setelah mendengar pernyataan Direktur Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Anggito Abimanyu yang menyatakan tidak bisa menerima hasil pengawasan dan survey penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenag yang dipimpin Mantan Pimpinan KPK, M. Yasin. Alasannya, Yasin ingin memberikan hasil pengawasan dan survey tersebut terlebih dahulu ke Komisi VIII DPR RI baru ke Dirjen PHU.
"Saya kira ada miskoordinasi antara Yasin dan Anggito. Apalagi, pada saat RDP Komisi VIII dengan Dirjen Bimas Islam seminggu yang lalu, juga terlihat terjadi koordinasi yang tidak baik dengan tidak menerima hasil survey mengenai pungli di KUA. Hal ini semakin memperparah persepsi yang jelek terhadap Kementerian penjaga moral bangsa ini," ujar Nasir dalam keterangan persnya kepada Sindonews, Senin (28/1/2013).
Namun, Nasir memberikan apresiasi kepada Anggito yang bertekad mereformasi pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Begitu juga kepada M. Yasin yang berkomitmen melakukan pengawasan internal yang ketat.
"Keduanya punya semangat yang sama, namun sayangnya komunikasi dan koordinasi antara mereka masih jelek," ujar mantan wakil ketua Komisi III ini.
Untuk itu, Nasir mengimbau, agar semua pihak mendukung Anggito dan Yasin dalam melaksanakan tugasnya. Demikian juga dengan dirjen yang lainnya, jangan kemudian saling berseberangan dalam pelaksanaan tugasnya.
"Saya minta ke Pak Menteri Suryadharma Ali untuk segera membenahi komunikasi dan koordinasi antar bawahannya," tegas politikus PKS ini.
Ketidak harmonisan itu terungkap setelah mendengar pernyataan Direktur Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Anggito Abimanyu yang menyatakan tidak bisa menerima hasil pengawasan dan survey penyelenggaraan ibadah haji tahun 2012 oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenag yang dipimpin Mantan Pimpinan KPK, M. Yasin. Alasannya, Yasin ingin memberikan hasil pengawasan dan survey tersebut terlebih dahulu ke Komisi VIII DPR RI baru ke Dirjen PHU.
"Saya kira ada miskoordinasi antara Yasin dan Anggito. Apalagi, pada saat RDP Komisi VIII dengan Dirjen Bimas Islam seminggu yang lalu, juga terlihat terjadi koordinasi yang tidak baik dengan tidak menerima hasil survey mengenai pungli di KUA. Hal ini semakin memperparah persepsi yang jelek terhadap Kementerian penjaga moral bangsa ini," ujar Nasir dalam keterangan persnya kepada Sindonews, Senin (28/1/2013).
Namun, Nasir memberikan apresiasi kepada Anggito yang bertekad mereformasi pelayanan penyelenggaraan ibadah haji. Begitu juga kepada M. Yasin yang berkomitmen melakukan pengawasan internal yang ketat.
"Keduanya punya semangat yang sama, namun sayangnya komunikasi dan koordinasi antara mereka masih jelek," ujar mantan wakil ketua Komisi III ini.
Untuk itu, Nasir mengimbau, agar semua pihak mendukung Anggito dan Yasin dalam melaksanakan tugasnya. Demikian juga dengan dirjen yang lainnya, jangan kemudian saling berseberangan dalam pelaksanaan tugasnya.
"Saya minta ke Pak Menteri Suryadharma Ali untuk segera membenahi komunikasi dan koordinasi antar bawahannya," tegas politikus PKS ini.
(kri)
