Amran tuding KPK melanggar saat menangkap dirinya
Amran tuding KPK melanggar saat menangkap dirinya
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Bupati Buol Amran Batalipu, menuding Komisi Pemberantansan Korupsi (KPK) telah melanggar hak asasinya sewaktu dirinya hendak ditangkap penyidik KPK di rumahnya beberapa bulan lalu.
Hal tersebut disampaikan terdakwa kasus penyuapan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kabupaten Buol tersebut, saat membacakan pledoinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
"Penangkapan terhadap saya tidak manusiawi. Saya ditangkap sebagai tersangka tanpa melalui pemeriksaan dan dua alat bukti yang cukup," kata Amran saat membacakan pledoi di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/1/2013).
Menurutnya, penangkapan yang terjadi pada Jumat 6 Juli 2012 lalu, tim KPK telah berbuat secara tidak manusiawi dengan dibantu satuan Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri saat hendak menangkap dia pada pukul 04.00 sampai 05.00 WITA. Amran mengaku kecewa lantaran saat penangkapan, Densus 88 menendang pintu rumahnya sampai rusak.
"Saya diseret keluar sambil ditodong senapan laras panjang, dan diborgol," ucapnya.
Amran menceritakan, pada saat penangkapan, dirinya tidak diberikan izin untuk mengganti baju. Padahal, saat itu dia cuma memakai sarung.
"Anak dan ibu saya juga ditodong senapan. Sampai sekarang mereka masih trauma. Istri saya juga di bawah todongan senapan saat menandatangani surat penangkapan saya," imbuhnya.
Sebelumnya, pada 26 Juni 2012, Bupati Buol hampir saja tertangkap KPK ketika penyidik mencokok General Manager PT Hardaya Inti Plantation (HIP) Yani Anshori, di Buol.
KPK menyita uang dugaan suap berjumlah miliaran rupiah. Uang ini diduga suap kepada Bupati Buol terkait penerbitan hak guna usaha perkebunan sawit di Kecamatan Bukal untuk PT Cipta Cakra Murdaya (CCM) dan PT HIP.
Pada rekaman penangkapan yang kemudian beredar di media massa, KPK sudah berhadapan dengan Amran. Namun pengawal Amran menghalau penyidik sambil mengacungkan senjata tajam. Amran pun kabur.
Hal tersebut disampaikan terdakwa kasus penyuapan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Kabupaten Buol tersebut, saat membacakan pledoinya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
"Penangkapan terhadap saya tidak manusiawi. Saya ditangkap sebagai tersangka tanpa melalui pemeriksaan dan dua alat bukti yang cukup," kata Amran saat membacakan pledoi di Pengadilan Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/1/2013).
Menurutnya, penangkapan yang terjadi pada Jumat 6 Juli 2012 lalu, tim KPK telah berbuat secara tidak manusiawi dengan dibantu satuan Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri saat hendak menangkap dia pada pukul 04.00 sampai 05.00 WITA. Amran mengaku kecewa lantaran saat penangkapan, Densus 88 menendang pintu rumahnya sampai rusak.
"Saya diseret keluar sambil ditodong senapan laras panjang, dan diborgol," ucapnya.
Amran menceritakan, pada saat penangkapan, dirinya tidak diberikan izin untuk mengganti baju. Padahal, saat itu dia cuma memakai sarung.
"Anak dan ibu saya juga ditodong senapan. Sampai sekarang mereka masih trauma. Istri saya juga di bawah todongan senapan saat menandatangani surat penangkapan saya," imbuhnya.
Sebelumnya, pada 26 Juni 2012, Bupati Buol hampir saja tertangkap KPK ketika penyidik mencokok General Manager PT Hardaya Inti Plantation (HIP) Yani Anshori, di Buol.
KPK menyita uang dugaan suap berjumlah miliaran rupiah. Uang ini diduga suap kepada Bupati Buol terkait penerbitan hak guna usaha perkebunan sawit di Kecamatan Bukal untuk PT Cipta Cakra Murdaya (CCM) dan PT HIP.
Pada rekaman penangkapan yang kemudian beredar di media massa, KPK sudah berhadapan dengan Amran. Namun pengawal Amran menghalau penyidik sambil mengacungkan senjata tajam. Amran pun kabur.
(maf)
Explore More