Menteri parpol diminta patuhi jadwal kampanye

Minggu, 27 Januari 2013 - 05:58 WIB
Menteri parpol diminta...
Menteri parpol diminta patuhi jadwal kampanye
A A A
Sindonews.com- Para Menteri dari partai politik (Parpol) diminta untuk mematuhi aturan jadwal kampanye Pemilu 2014, sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jangan sampai karena terlalu sibuk berkampanye, menteri mengabaikan tugasnya di pemerintahan.

"Para menteri seharusnya mengikuti aturan yang ditetapkan. Bagaimanapun mereka masih anak buah presiden karena masih mengemban jabatan menteri," ujar Pengamat Politik Sugeng Soerjadi Syndicate (SSS), Toto Sugiarto melalui pesan singkat kepada Sindonews, Minggu (27/1/2013).

Sebab, kata Toto, seringkali aturan 'diakal-akali' dengan berbagai acara yang dikemas sebagai acara kementerian. Secara kasat mata berbagai kegiatan yang dilakukan memiliki misi kampanye di baliknya.

"Padahal isinya kampanye, seperti membagikan dana bansos (Bantuan Sosial), meresmikan program kerakyatan dan lain-lain. Ini sering luput dari pengawasan," kata Toto

Seperti diketahui, Presiden SBY memerintahkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi segera membuat peraturan presiden (Perpres) untuk menentukan cuti dan jadwal kampanye para menteri dari parpol. Hal itu mengingat banyaknya Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang menjadi Ketua partai politik atau kader parpol.

Mendagri mengusulkan, para menteri yang akan berkampanye diberi waktu tiga hari di akhir pekan yakni Jumat, Sabtu dan Minggu. Sehingga tidak akan mengganggu jalan pemerintahan.

Sejumlah Menteri yang menjadi ketua umum parpol diantaranya adalah Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang tak lain Ketua Umum PAN, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar yang menjabat sebagai Ketua Umum PKB, dan Menteri Agama Suryadharma Ali yang dikenal sebagai Ketua Umum PPP.
(kri)
Berita Terkait
Dongkrak Kinerja Kabinet!
Dongkrak Kinerja Kabinet!
Reshuffle Kabinet Diyakini...
Reshuffle Kabinet Diyakini Mampu Genjot Kinerja
Persepi Sebut Opini...
Persepi Sebut Opini Publik Tak Sepenuhnya Jadi Ukuran Kinerja Kementerian
Perombakan Kabinet Dinilai...
Perombakan Kabinet Dinilai Masih Menunjukkan Politik Transaksional
Perbaiki Kinerja Kabinet,...
Perbaiki Kinerja Kabinet, Relawan Jokowi Dorong Reshuffle
Reshuffle Kabinet Harus...
Reshuffle Kabinet Harus Berbasis Kinerja, Bukan Letupan Politik
Berita Terkini
PDIP: UU Polri Harus...
PDIP: UU Polri Harus Mampu Cegah Intervensi Politik dan Kepentingan Oligarki
Penampakan Bupati Muara...
Penampakan Bupati Muara Enim Edison Pakai Rompi Oranye usai Ditetapkan Tersangka
Tiyo Ardianto Tolak...
Tiyo Ardianto Tolak Tawaran Bertemu Petinggi Lembaga Berbintang yang akan Berikan Apa pun yang Dia Mau
Semangat Otsus Harus...
Semangat Otsus Harus Tercermin dalam Desain Politik Papua
Meritokrasi di TNI,...
Meritokrasi di TNI, Kapuspen: Jabatan Tak Ditentukan seperti Urut Kacang Tapi Kompetensi
Kemenhut-YKAN Perkuat...
Kemenhut-YKAN Perkuat Transformasi Pengelolaan Hutan Berbasis Sains dan Data
Infografis
Jadwal One Way, Contra...
Jadwal One Way, Contra Flow, dan Ganjil-Genap Mudik Lebaran 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved