DPR: Kinerja BNPB buruk
Jum'at, 25 Januari 2013 - 02:01 WIB
DPR: Kinerja BNPB buruk
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat menyesalkan buruknya koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengatasi berbagai musibah alam di negeri ini.
Ketua DPR Marzuki mengatakan, BNPB bukan hanya lamban dalam bergerak mengatasi bencana, namun kurang responsif terhadap keluhan musibah yang menimpa
"Padahal lembaga ini dibentuk dan diberi kewenangan untuk masalah bencana. Tapi responnya lambat. Ini sangat saya rasakan saat musibah banjir di DKI Jakarta," ujar Marzuki saat menyerahkan bantuan banjir di Pondok Eesantren Nurussalam di Jalan Raya Rengasdengklok, Karawang, Kamis (25/1/2013).
Marzuki mengatakan, BNPB terkesan kurang terbuka menerima keluhan saat terjadi musibah. Bahkan, lanjut Marzuki, sebagai Ketua DPR pun dia kesulitan menghubungi BNPB untuk menyampaikan kondisi masyarakat yang kena musibah.
"Saya saja sulit menelpon Ketua BNPB untuk menyampaikan kondisi lapangan. Apalagi masyarakat. Dan kalau pun sudah disampaikan kondisinya, respon BNPB juga tidak ada. Didengar saja tapi tak dikerjakan. Sama saja bohong," ungkapnya.
Marzuki mengingatkan, BNPB semestinya sadar lembaga itu dibentuk di DPR dengan tujuan lebih cepat dalam merespon penanggulangan bencana. Anggaran untuk BNPB juga dibahas dan disepakati di DPR agar tugasnya bisa dikerjakan dengan baik.
"Tapi sayangnya tujuan itu semua tidak dijalankan. Masa masyarakat atau lembaga DPR harus minta dana ke BNPB agar mereka mau menyalurkan bantuan. Kan tidak bisa begitu," imbuh Marzuki.
Ketua DPR Marzuki mengatakan, BNPB bukan hanya lamban dalam bergerak mengatasi bencana, namun kurang responsif terhadap keluhan musibah yang menimpa
"Padahal lembaga ini dibentuk dan diberi kewenangan untuk masalah bencana. Tapi responnya lambat. Ini sangat saya rasakan saat musibah banjir di DKI Jakarta," ujar Marzuki saat menyerahkan bantuan banjir di Pondok Eesantren Nurussalam di Jalan Raya Rengasdengklok, Karawang, Kamis (25/1/2013).
Marzuki mengatakan, BNPB terkesan kurang terbuka menerima keluhan saat terjadi musibah. Bahkan, lanjut Marzuki, sebagai Ketua DPR pun dia kesulitan menghubungi BNPB untuk menyampaikan kondisi masyarakat yang kena musibah.
"Saya saja sulit menelpon Ketua BNPB untuk menyampaikan kondisi lapangan. Apalagi masyarakat. Dan kalau pun sudah disampaikan kondisinya, respon BNPB juga tidak ada. Didengar saja tapi tak dikerjakan. Sama saja bohong," ungkapnya.
Marzuki mengingatkan, BNPB semestinya sadar lembaga itu dibentuk di DPR dengan tujuan lebih cepat dalam merespon penanggulangan bencana. Anggaran untuk BNPB juga dibahas dan disepakati di DPR agar tugasnya bisa dikerjakan dengan baik.
"Tapi sayangnya tujuan itu semua tidak dijalankan. Masa masyarakat atau lembaga DPR harus minta dana ke BNPB agar mereka mau menyalurkan bantuan. Kan tidak bisa begitu," imbuh Marzuki.
(lns)
