Anggota DPR sulit penuhi permintaan konstituen
Jum'at, 25 Januari 2013 - 03:01 WIB
Anggota DPR sulit penuhi permintaan konstituen
A
A
A
Sindonews.com - Tidak sedikit anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merasa kesulitan memenuhi semua tuntutan masyarakat di bawah, terutama di daerah pemilihannya (dapil). Minimnya sokongan dana yang ada membuat anggota dewan sulit mengabulkan permintan konstituen.
Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, tuntutan dan keinginan masyarakat selalu disampaikan kepada para anggota DPR ketika melakukan tugas penyerapan aspirasi ke dapil-dapil. Namun masyarakat tidak mengetahui jika para anggota DPR bukan eksekutor pelaksana kebijakan. Para anggota DPR juga tak punya dana untuk tugas-tugas penyerapan aspirasi itu.
"Tugas DPR kan ada tiga, yakni budgeting atau menyusun anggaran, kedua Legislasi atau membuat undang-undang, serta fungsi pengawasan. Jadi DPR hanya mengawasi, bukan mengeksekusi sebuah kebijakan," ujarnya di Jakarta, Jumat (25/1/2013).
Marzuki menambahkan, masyarakat sering salah kaprah melihat DPR, sehingga apa-apa mereka minta kepada anggota DPR. Di sisi lain, ada kesalahan juga kenapa DPR tak diberi anggaran dalam menjalankan tugas menyerap aspirasi ke bawah, padahal setiap tugas semestinya diikuti dengan anggarannya.
Tak jarang, lanjut Marzuki, anggota DPR harus merogoh kantong pribadi dalam rangka memenuhi permintaan konstituennya itu. Bahkan ada juga DPR yang akhirnya terjerumus melakukan korupsi lantaran berkeinginan memenuhi apa yang diminta konstituen yang memilihnya ketika Pemilu.
"Makanya kalau melihat anggota DPR, jangan lihat besaran bantuannya. Tapi apa yang dia perjuangkan sehingga lahir sebuah kebijakan," tukasnya.
Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, tuntutan dan keinginan masyarakat selalu disampaikan kepada para anggota DPR ketika melakukan tugas penyerapan aspirasi ke dapil-dapil. Namun masyarakat tidak mengetahui jika para anggota DPR bukan eksekutor pelaksana kebijakan. Para anggota DPR juga tak punya dana untuk tugas-tugas penyerapan aspirasi itu.
"Tugas DPR kan ada tiga, yakni budgeting atau menyusun anggaran, kedua Legislasi atau membuat undang-undang, serta fungsi pengawasan. Jadi DPR hanya mengawasi, bukan mengeksekusi sebuah kebijakan," ujarnya di Jakarta, Jumat (25/1/2013).
Marzuki menambahkan, masyarakat sering salah kaprah melihat DPR, sehingga apa-apa mereka minta kepada anggota DPR. Di sisi lain, ada kesalahan juga kenapa DPR tak diberi anggaran dalam menjalankan tugas menyerap aspirasi ke bawah, padahal setiap tugas semestinya diikuti dengan anggarannya.
Tak jarang, lanjut Marzuki, anggota DPR harus merogoh kantong pribadi dalam rangka memenuhi permintaan konstituennya itu. Bahkan ada juga DPR yang akhirnya terjerumus melakukan korupsi lantaran berkeinginan memenuhi apa yang diminta konstituen yang memilihnya ketika Pemilu.
"Makanya kalau melihat anggota DPR, jangan lihat besaran bantuannya. Tapi apa yang dia perjuangkan sehingga lahir sebuah kebijakan," tukasnya.
(lns)
