KPU siap awasi dana kampanye ilegal
Senin, 21 Januari 2013 - 07:42 WIB
KPU siap awasi dana kampanye ilegal
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Indonesia Budget Center (IBC) meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih aktif mengawasi aliran dana kampanye partai politik (parpol), ini dikarenakan adanya indikasi sumber dana ilegal.
Atas usulan hal itu, KPU pun menyambut positif upaya kedua lembaga masyarakat tersebut dalam rangka menghindari dana ilegal masuk ke dalam dana kampanye parpol.
"Gagasan baik," jelas Komisioner KPU Hadar Navis Gumay kepada Sindonews, Senin (21/1/2013).
Bahkan, karena mendukung program tersebut, KPU tak segan-segan untuk meminta masukan dari ICW dan IBC untuk mencegah aliran dana ilegal masuk ke kantong kampanye Parpol.
"Mohon beri input kami (KPU) bagaimana caranya (mengantisipasi agar dana ilegal itu tidak masuk ke kampanye parpol)," katanya.
Hadar menuturkan, sebenarnya pengecekan dana kampanye sangat terbatas, sehingga KPU sulit untuk mengetahuinya. Karena itu, dirinya meminta ICW dan IBC untuk bantu memberikan hasil temuan mereka kepada KPU.
"Pengecekan dana kampanye sangat terbatas. Yaitu melalui laporan mereka yang sumber dananya yang harus diumumkan dan laporan diaudit," tegasnya.
Sebelumnya, baik ICW maupun IBC mengungkapkan tahun 2013 akan menjadi tahun politik jelang Pemilu 2014. Mereka meyakini politikus sekelas menteri pun akan sibuk untuk mempersiapkan hal itu, termasuk masalah dana. Karenanya, mereka mendorong KPU agar lebih mengawasi sumber dana itu ketimbang menjadi penyelenggara pemilu saja.
"Tahun 2013 ini akan menjadi tahun politik, di mana seorang menteri pun nantinya akan sibuk dengan partainya, dan kita ketahui bahwa mereka setiap kementerian ada dana hibah dan bansos, ini penting untuk dicegah jelang 2014," jelas Peneliti Korupsi Politik ICW Apung Wadadi dalam siaran pers di Kantor ICW, Jalan Kalibata IVD, Jakarta Selatan, Minggu 21 Januari 2013 kemarin.
Atas usulan hal itu, KPU pun menyambut positif upaya kedua lembaga masyarakat tersebut dalam rangka menghindari dana ilegal masuk ke dalam dana kampanye parpol.
"Gagasan baik," jelas Komisioner KPU Hadar Navis Gumay kepada Sindonews, Senin (21/1/2013).
Bahkan, karena mendukung program tersebut, KPU tak segan-segan untuk meminta masukan dari ICW dan IBC untuk mencegah aliran dana ilegal masuk ke kantong kampanye Parpol.
"Mohon beri input kami (KPU) bagaimana caranya (mengantisipasi agar dana ilegal itu tidak masuk ke kampanye parpol)," katanya.
Hadar menuturkan, sebenarnya pengecekan dana kampanye sangat terbatas, sehingga KPU sulit untuk mengetahuinya. Karena itu, dirinya meminta ICW dan IBC untuk bantu memberikan hasil temuan mereka kepada KPU.
"Pengecekan dana kampanye sangat terbatas. Yaitu melalui laporan mereka yang sumber dananya yang harus diumumkan dan laporan diaudit," tegasnya.
Sebelumnya, baik ICW maupun IBC mengungkapkan tahun 2013 akan menjadi tahun politik jelang Pemilu 2014. Mereka meyakini politikus sekelas menteri pun akan sibuk untuk mempersiapkan hal itu, termasuk masalah dana. Karenanya, mereka mendorong KPU agar lebih mengawasi sumber dana itu ketimbang menjadi penyelenggara pemilu saja.
"Tahun 2013 ini akan menjadi tahun politik, di mana seorang menteri pun nantinya akan sibuk dengan partainya, dan kita ketahui bahwa mereka setiap kementerian ada dana hibah dan bansos, ini penting untuk dicegah jelang 2014," jelas Peneliti Korupsi Politik ICW Apung Wadadi dalam siaran pers di Kantor ICW, Jalan Kalibata IVD, Jakarta Selatan, Minggu 21 Januari 2013 kemarin.
(mhd)
