ICW: Dana aspirasi DPR rentan diselewengkan
Minggu, 20 Januari 2013 - 16:16 WIB
ICW: Dana aspirasi DPR rentan diselewengkan
A
A
A
Sindonews.com- Indonesia Corruption Watch (ICW) khawatir dana aspirasi yang tengah digodok anggota DPR RI hanya sebagai modus untuk menutupi upaya aliran dana kampanye ilegal. Menurutnya, hal ini patut dicurigai mengingat dana tersebut merupakan salah satu pos yang berpotensi terjadinya penyelewengan anggaran.
ICW mencatat ada beberapa lokasi keuangan yang rentang diselewengkan untuk dana kampanye politisi, antara lain dana hibah dan bantuan sosial (bansos), keuangan daerah, dana tak terduga dan dana aspirasi DPR RI.
"Pos yang kita curigai dari bansos, bantuan keuangan daerah dan dana tak terduga. Nah, yang kita khawatirkan dana aspirasi yang didorong DPR RI ini," jelas Peneliti Korupsi Politik ICW Apung Wadadi di Kantor ICW, Jalan Kalibata IVD, Jakarta Selatan, Minggu (20/1/2013).
Apung menjelaskan, hal itu wajar dicurigai karena mereka berkaca pada korupsi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID). "Kita berkaca dari DPID saja, mengapa dana aspirasi DPR ini kita khawatirkan," tegasnya.
Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya korupsi politik yang rentan dilakukan politisi dan partai politik (Parpol), ICW akan rajin melakukan investigasi dan verifikasi terkait aliran sumbangan dana kampanye parpol maupun politisi baik dari individu maupun lembaga.
"Kita akan melakukan banyak hal, kita verifikasi langsung mengenai dana kampanye itu, tentu akan kita cocokan data awal dari KPU. Tetapi kita melakukan verifikasi dan audit. Kita sudah menyarankan untuk adanya pembatasan dana kampanye tapi ini ditolak DPR, karena itu kita akan awasi dengan cara lain," pungkasnya.
ICW mencatat ada beberapa lokasi keuangan yang rentang diselewengkan untuk dana kampanye politisi, antara lain dana hibah dan bantuan sosial (bansos), keuangan daerah, dana tak terduga dan dana aspirasi DPR RI.
"Pos yang kita curigai dari bansos, bantuan keuangan daerah dan dana tak terduga. Nah, yang kita khawatirkan dana aspirasi yang didorong DPR RI ini," jelas Peneliti Korupsi Politik ICW Apung Wadadi di Kantor ICW, Jalan Kalibata IVD, Jakarta Selatan, Minggu (20/1/2013).
Apung menjelaskan, hal itu wajar dicurigai karena mereka berkaca pada korupsi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID). "Kita berkaca dari DPID saja, mengapa dana aspirasi DPR ini kita khawatirkan," tegasnya.
Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya korupsi politik yang rentan dilakukan politisi dan partai politik (Parpol), ICW akan rajin melakukan investigasi dan verifikasi terkait aliran sumbangan dana kampanye parpol maupun politisi baik dari individu maupun lembaga.
"Kita akan melakukan banyak hal, kita verifikasi langsung mengenai dana kampanye itu, tentu akan kita cocokan data awal dari KPU. Tetapi kita melakukan verifikasi dan audit. Kita sudah menyarankan untuk adanya pembatasan dana kampanye tapi ini ditolak DPR, karena itu kita akan awasi dengan cara lain," pungkasnya.
(kri)
