Parpol bukan tempat berpetualang
A
A
A
Sindonews.com - Jelang Pemilu 2014, fenomena 'kutu loncat' politikus sudah mulai kelihatan, namun seharusnya hal itu tidak selalu terjadi. Pasalnya para politikus seharusnya tidak berpetualanag dari satu partai ke partai lainnya.
"Kader-kader partai mestinya tidak boleh menjadikan parpol sebagai lahan petualangan politiknya. Bagaiamana kalau hal ini dibenarkan, nanti kita akan menyaksikan banyak kutu loncat di parpol," ujar Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat dihubungi, Senin (14/1/2012).
Menurutnya, pindah partai politik (parpol) bukan suatu hal yang lumrah jika lebih dari satu kali, pasalnya hal itu sangat tidak pantas. mMaka sebaiknya kader partai tetap konsisten dengan satu partai sebagai tempat berjuang dan mengasah karir politiknya.
"Mestinya pindah parpol tidak lebih dari satu kali. Kalau dilakukan tiap menjelang pileg atau pilkada itu tidak lumrah," katanya.
Wiwieq sapaan akrab Siti Zuhro berharap, setiap kader parpol tetap menjadi legislator yang bisa memperjuangkan hak rakyat, tidak hanya memperjuangkan kepentingan individu dan partai politiknya.
"Menjadi kader partai yang tak menuai masalah karena melanggar peraturan dan etika dalam masyarakat," pungkasnya.
"Kader-kader partai mestinya tidak boleh menjadikan parpol sebagai lahan petualangan politiknya. Bagaiamana kalau hal ini dibenarkan, nanti kita akan menyaksikan banyak kutu loncat di parpol," ujar Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro saat dihubungi, Senin (14/1/2012).
Menurutnya, pindah partai politik (parpol) bukan suatu hal yang lumrah jika lebih dari satu kali, pasalnya hal itu sangat tidak pantas. mMaka sebaiknya kader partai tetap konsisten dengan satu partai sebagai tempat berjuang dan mengasah karir politiknya.
"Mestinya pindah parpol tidak lebih dari satu kali. Kalau dilakukan tiap menjelang pileg atau pilkada itu tidak lumrah," katanya.
Wiwieq sapaan akrab Siti Zuhro berharap, setiap kader parpol tetap menjadi legislator yang bisa memperjuangkan hak rakyat, tidak hanya memperjuangkan kepentingan individu dan partai politiknya.
"Menjadi kader partai yang tak menuai masalah karena melanggar peraturan dan etika dalam masyarakat," pungkasnya.
(mhd)