Penggunaan anggaran di Kemenag tidak transparan

Sindonews.com - Banyaknya kasus yang belakangan terjadi di Kementerian Agama (Kemenag), diduga karena tidak adanya transparan dalam penggunaan anggaran di kementerian yang dipimpin oleh Suryadharma Ali itu.

Pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, saat ini pengelolaan anggaran di Kemenag dianggap tidak transparan, sehingga perlu adanya revolusi kepemimpinan di kementerian tersebut.

"Penggunaan aliran agama yang tidak transparan dan tidak patut dalam kacamata agama, sangat menyeramkan kalau ada korupsi seperti korupsi pengadaan Alquran yang kita tahu disana orang pintar soal agama," kata Ray, saat dihubungi Sindonews, Selasa (8/1/2013).

Oleh karenanya, Ray mengaku wajar jika perlu adanya revolusi kepemimpinan di Kemenag, jika berkaca dari beberapa masalah yang menimpa kementerian tersebut.

"Tapi yang menarik itu, hingga saat ini, saya belum melihat Kemenag melakukan pembelaan yang rasional terkait berbagai masalah. Termasuk ketika menanggapi laporan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," pungkasnya.

Seperti diketahui, permasalahan di Kemenag cukup menjadi perhatian publik. Sebut saja, adanya dugaan pungutan liar (pungli) dan berbagai permasalahan haji yang tak kunjung selesai dalam haji.

Kemudian, kasus korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama (Kemenag) tahun anggaran 2011. Dalam kasus ini ada dua tersangkam yakni Zulkarnaen Djabar (ZD) dan Dendy Prasetya (DP). Keduanya diketahui telah menerima uang puluhan miliar demi meloloskan anggaran di DPR.

Terakhir, baru-baru ini menjadi buah mulut terkait dugaan pungli kantor urusan agama (KUA) yang dilakukan oknum penghulu hingga akumulasi nilainya mencapai Rp1,2 triliun. Kementerian ini pun belum beringsut dari kasus korupsi laboratorium madrasah 2011 senilai Rp31 miliar.