DPD Sultra akan datangi Akbar Tandjung
A
A
A
Sindonews.com - Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Utara (Sultra) Ridwan Bae mempertanyakan statmen Ketua Dewan Petimbangan (Wantim) Partai Golkar Akbar Tandjung, yang katanya tulus untuk memenangkan partai Golkar, namun kenapa harus dibuka kepublik.
"Kita mau mendatantai Bang Akbar, untuk tidak melakukan statemen yang sifatnya internal supaya dibawa ke kamar Partai Golkar," kata Ridwan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (7/1/2012).
Menurutnya, untuk saat ini, evaluasi pencapresan Aburizal Bakrie belum dibutuhkan. "Evaluasi elektabilitas Ical masih belum waktunya, DPD 1 Se-Indonesia masih solid," ujarnya.
Dia menambahkan, statemen keras Akbar Tanjdung tidak akan membuat partai berlambang pohon beringin itu menggagalkan pencapresan Ical. "Pernyataan (Akbar Tandjung itu) tidak akan mengamputasi, membatalkan penetapan Ical sebagai capres," katanya.
Ridwan mengaku, pernyataan Akbar masih sangat bias sehingga sangat sulit untuk ditafsirkan, maka DPD berinisiatif untuk menemuinya.
Ridwan juga menyoroti surat wantim itu, jika ada masukan kepada pengurus DPP disampaikan secara langsung. "Ngapain mengeluarkan surat resmi seperti Golkar begitu jauh," imbuhnya.
"Kita mau mendatantai Bang Akbar, untuk tidak melakukan statemen yang sifatnya internal supaya dibawa ke kamar Partai Golkar," kata Ridwan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (7/1/2012).
Menurutnya, untuk saat ini, evaluasi pencapresan Aburizal Bakrie belum dibutuhkan. "Evaluasi elektabilitas Ical masih belum waktunya, DPD 1 Se-Indonesia masih solid," ujarnya.
Dia menambahkan, statemen keras Akbar Tanjdung tidak akan membuat partai berlambang pohon beringin itu menggagalkan pencapresan Ical. "Pernyataan (Akbar Tandjung itu) tidak akan mengamputasi, membatalkan penetapan Ical sebagai capres," katanya.
Ridwan mengaku, pernyataan Akbar masih sangat bias sehingga sangat sulit untuk ditafsirkan, maka DPD berinisiatif untuk menemuinya.
Ridwan juga menyoroti surat wantim itu, jika ada masukan kepada pengurus DPP disampaikan secara langsung. "Ngapain mengeluarkan surat resmi seperti Golkar begitu jauh," imbuhnya.
(mhd)