DKPP berpotensi timbulkan kegaduhan politik 2014

Sindonews.com- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diminta kembali kepada fungsi sebenarnya. Pasalnya, sikap DKPP yang dinilai melampaui kewenangannya bisa menimbulkan kegaduhan politik dalam Pemilu 2014.

"Ajakan DKPP untuk kembali ke khitah, karena punya peran masing-masing. Ini sebagai kontrol publik, supaya tidak ada kegaduhan karena salah dalam menafsirkan hukum," ujar salah satu eksaminator Koalisi Amankan Pemilu 2014, Titi Anggraieni, Titi di Hotel Santika, Slipi, Jakarta Barat, Minggu, (6/1/2013).

Menurutnya, ada keanehan terhadap putusan DKPP. Pasalnya, DKPP juga memberikan sanksi kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU, meskipun tidak masuk dalam aduan. Dia mengatakan, DKPP tidak hanya memutus persoalan kode etik penyelenggara pemilu, tapi memutus persoalan yang mengatur internal Sekretariat KPU.

Sementara, dalam putusan DKPP tidak ditemukan apakah KPU melanggar kode etik atau tidak. Dia menambahkan, jika KPU tidak melanggar, maka nama baiknya harus direhabilitasi. "Yang menjadi tugas DKPP tidak disebutkan, ini soal inkonsistensi,"pungkasnya.