Ini kriteria calon Menpora

Sindonews.com - Sejak ditinggalkan Andi Alfian Mallarangeng, hingga saat ini kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) belum terisi. Salah satu kandidat yang ramai diperbincangkan untuk posisi Andi adalah Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah mengatakan, untuk menjadi Menpora dibutuhkan ketegasan, mampu melakukan pembinaan olahraga, serta tidak tersangkut masalah hukum.

"Yang terpenting untuk menjadi Menpora itu, dia harus punya sikap tegas, tegas ini tentu menjadi kemampuan dalam pembinaan olahraga, tidak terlibat masalah hukum, enggak penting apakah dia bisa atau tidak olahraga," kata Iberamsjah saat dihubungi Sindonews, Jumat (4/1/2013).

Menurutnya, ketegasan dalam pembinaan olahraga sangat diperlukan, mengingat olahraga di Indonesia memiliki pecinta yang besar dan rentan adanya kepentingan.

"Yah tegas dong, Pak Andi buktinya bisa kalah. Dia (Andi) sampai sekarang tidak tegas itu buktinya masalah PSSI belum bisa diselesaikan, itu pentingnya ketegasan dalam pembinaan. Ada atlet yang juga bermasalah, itu tentu juga tentu perlu ketagasan," ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, posisi Menpora merupakan kementerian yang paling menyenangkan dibanding kementerian lainnya. Tetapi, kinerja seorang Menpora sangat mudah diukur oleh masyarakat, salah satunya ialah dengan melihat prestasi atlet dan perkembangan olahraga di tanah air.

"Menteri olahraga itu hura-hura tapi terukur kinerjanya, seperti kemarin di Olimpiade London 2012, harusnya kita bisa dapat prestasi, tapi tidak dapat, itu juga kegagalan menteri. Tidak usah dari Hambalang, harusnya waktu gagal meraih prestasi, Pak Andi itu mundur," pungkasnya.

Untuk informasi, bahwa bulan ini, SBY diperkirakan akan mengumumkan pengganti Andi Mallarangeng sebagai Menpora, dan Helmy Faishal menjadi salah satu nama yang diprediksi mengisi pos tersebut.

Sementara Menteri PDT yang dijabat Helmy akan dipegang oleh Velix Wanggai yang kini menjabat Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah.