Cegah korupsi, PKS tak pungut mahar caleg
A
A
A
Sindonews.com - Untuk mencegah korupsi anggota legislatif, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak memungut pembayaran mahar kepada calon legislatif (caleg) yang akan maju dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014.
Menurut Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid banyak kasus korupsi yang dilakukan anggota legislatif karena mereka terpaksa harus membayar mahar kepada partai. PKS tidak menerapkan hal itu.
"Caleg tidak dikenakan mahar atau biaya. Ini untuk menekan biaya agar tidak mengembalikan modal, karena ini akan menjadi modal untuk korupsi," jelas Hidayat saat dihubungi Sindonews, Jumat (4/1/2013).
Lebih lanjut dia mengatakan, pembayaran mahar juga bagian dari money politic, karenanya tanpa pembayaran itu pun dia meyakini mesin partai akan berjalan maksimal.
"Sekalipun tidak dibayar tapi mesin partai berjalan maksimal sehingga timbul sinergi yang kuat," tukasnya.
Pria yang pernah mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta juga menjelaskan, PKS berupaya menghindari anggota legislatif dari tindak pidana korupsi, dan pemerasan salah satunya dengan tidak memungut biaya kepada caleg mereka.
"Sejak awal kita harus bisa menghindari korupsi, salah satunya kita menutup celah korupsi, dan pemerasan dengan tidak membebankan pembayaran kepada calon anggota legislatif dari PKS," pungkasnya.
Menurut Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid banyak kasus korupsi yang dilakukan anggota legislatif karena mereka terpaksa harus membayar mahar kepada partai. PKS tidak menerapkan hal itu.
"Caleg tidak dikenakan mahar atau biaya. Ini untuk menekan biaya agar tidak mengembalikan modal, karena ini akan menjadi modal untuk korupsi," jelas Hidayat saat dihubungi Sindonews, Jumat (4/1/2013).
Lebih lanjut dia mengatakan, pembayaran mahar juga bagian dari money politic, karenanya tanpa pembayaran itu pun dia meyakini mesin partai akan berjalan maksimal.
"Sekalipun tidak dibayar tapi mesin partai berjalan maksimal sehingga timbul sinergi yang kuat," tukasnya.
Pria yang pernah mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta juga menjelaskan, PKS berupaya menghindari anggota legislatif dari tindak pidana korupsi, dan pemerasan salah satunya dengan tidak memungut biaya kepada caleg mereka.
"Sejak awal kita harus bisa menghindari korupsi, salah satunya kita menutup celah korupsi, dan pemerasan dengan tidak membebankan pembayaran kepada calon anggota legislatif dari PKS," pungkasnya.
(lns)