Penegakan hukum selalu terbentur kepentingan politik
Kamis, 03 Januari 2013 - 07:55 WIB
Penegakan hukum selalu terbentur kepentingan politik
A
A
A
Sindonews.com - Legislatif periode 2009-2014 dicap sebagai lembaga yang terindikasi paling tinggi melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada semester II 2012 melalui risetnya.
Mixil Mina Munir salah satu aktivis mahasiswa 98 dari Forum Kota (Forkot) mengatakan, adanya indikasi tersebut, harusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan, bisa membuktikan temuan tersebut.
"Tapi selalu saja, dalam upaya penegakan hukum, biasanya ada saja muatan politisnya. Karena itu penegakkan hukum menjadi susah jika terus seperti ini. Pasalnya, sebelum terpilihnya mereka, misalnya menjadi Kepala Polri atau Kejaksaan, sudah ada perjanjian di bawah meja," kata Mixil, saat dihubungi Sindonews, Rabu (2/1/2013) malam.
Menurut aktivis yang pernah dipenjara diera Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini menjelaskan, akibatnya penegakan hukum selalu terbentur karena adanya kepentingan politik.
"Sebab yang memilih mereka adalah anggota politik. Karena itu, bagaimanapun juga pemilihan pimpinan lembaga hukum tersebut, merupakan bagian dari pada politik itu sendiri," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, anggota legislatif periode 2009-2014 terindikasi paling tinggi melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Hal itu berdasarkan hasil riset tipologi PPATK pada semester II 2012.
"Periode jabatan anggota legislatif sejak 1999, berdasarkan hasil analisis ditemukan yang terbanyak terindikasi tindak pidana korupsi adalah periode 2009 hingga 2014, yaitu sebesar 42,71 persen," ungkap Ketua PPATK Muhammad Yusuf dalam Refleksi Akhir Tahun 2012 PPATK di Kantor PPATK, Jalan Juanda, Jakarta Pusat.
Menurutnya, anggota legislatif cenderung lebih tinggi melakukan dugaan korupsi ketimbang mereka yang bekerja di komisi legislatif.
"Indikasi korupsi dilakukan anggota legislatif, presentasenya sebesar 69,7 persen, sedangkan komisi legislatif sebesar 10,4 persen," ujarnya.
Mixil Mina Munir salah satu aktivis mahasiswa 98 dari Forum Kota (Forkot) mengatakan, adanya indikasi tersebut, harusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, dan Kejaksaan, bisa membuktikan temuan tersebut.
"Tapi selalu saja, dalam upaya penegakan hukum, biasanya ada saja muatan politisnya. Karena itu penegakkan hukum menjadi susah jika terus seperti ini. Pasalnya, sebelum terpilihnya mereka, misalnya menjadi Kepala Polri atau Kejaksaan, sudah ada perjanjian di bawah meja," kata Mixil, saat dihubungi Sindonews, Rabu (2/1/2013) malam.
Menurut aktivis yang pernah dipenjara diera Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini menjelaskan, akibatnya penegakan hukum selalu terbentur karena adanya kepentingan politik.
"Sebab yang memilih mereka adalah anggota politik. Karena itu, bagaimanapun juga pemilihan pimpinan lembaga hukum tersebut, merupakan bagian dari pada politik itu sendiri," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, anggota legislatif periode 2009-2014 terindikasi paling tinggi melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Hal itu berdasarkan hasil riset tipologi PPATK pada semester II 2012.
"Periode jabatan anggota legislatif sejak 1999, berdasarkan hasil analisis ditemukan yang terbanyak terindikasi tindak pidana korupsi adalah periode 2009 hingga 2014, yaitu sebesar 42,71 persen," ungkap Ketua PPATK Muhammad Yusuf dalam Refleksi Akhir Tahun 2012 PPATK di Kantor PPATK, Jalan Juanda, Jakarta Pusat.
Menurutnya, anggota legislatif cenderung lebih tinggi melakukan dugaan korupsi ketimbang mereka yang bekerja di komisi legislatif.
"Indikasi korupsi dilakukan anggota legislatif, presentasenya sebesar 69,7 persen, sedangkan komisi legislatif sebesar 10,4 persen," ujarnya.
(maf)
