Hanura kritik pemerintahan SBY

Sindonews.com - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menilai Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini menghadapi berbagai masalah, mulai dari hukum, politik, ekonomi, sosial hingga masalah keamanan serta Sumber Daya Alam (SDA) dan pangan.

Karenanya, Partai Hanura menekankan perlu adanya reformasi lanjutan di segala bidang. Maka itu, pemerintah harus menjalankan roda pemerintahan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Fraksi Hanura DPR RI memandang pemerintah saat ini menghadapi banyak masalah yang muncul seperti hukum, politik, ekonomi, sosial dan keamanan, bahkan SDA dan pangan. Karena itu kami menggerakkan reformasi lanjutan yaitu reformasi di segala bidang sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945," jelas Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Saleh Husein dalam Refleksi Akhir Tahun 2012 di ruang rapat Fraksi Hanura, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/12/2012).

Dia melanjutkan, dari bidang hukum Hanura tetap menekankan untuk penyelesaian kasus Bank Century, Hambalang, Wisma Atlet dan kasus korupsi lainnya.

"Hukum yang berkeadilan untuk rakyat, dengan agenda besar pemberantasan korupsi, melalui penyelesaian masalah-masalah besar seperti kasus Bank Century, Hambalang, Wisma Atlet dan kasus korupsi lainnya," katanya.

Untuk politik, partai besutan Wiranto itu berkeyakinan untuk membentuk politik yang bermartabat dengan mengedepankan sikap dan perilaku insan politik di selurun Indononesia berdasarkan hati nurani.

Tak hanya itu, mereka akan membentuk ekonomi yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat dengan semangat kemandirian melalui kebijakan pro rakyat.

"Politik yang bermartabat dengan mengedepankan hati nurani serta ekonomi Pancasila yang mensejahterakan rakyat, dengan semangat kemandirian dan kebijakan anggaran yang pro rakyat," ujar Saleh.

Dalam sosial dan keamanan, Hanura berupayan membentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang terus bertambah.

Terakhir mereka akan melakukan reformasi SDA dan pangan dengan membentuk pengelolaan SDA secara mandiri dan pro kesejahteraan rakyat.

"Ketersediaan energi dengan melakukan pengelolaan SDA secara mandiri pro kesejahteraan rakyat dan ketersediaan pangan melalui swasembada pangan dan mengurangi impor," katanya.