alexametrics

RUU Kamnas masuk Prolegnas 2013

loading...
RUU Kamnas masuk Prolegnas 2013
RUU Kamnas masuk Prolegnas 2013
A+ A-
Sindonews.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengklaim tidak ada penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat RI terkait Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional ( RUU Kamnas). RUU Kamnas bahkan telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013.

Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskom Publik) Kemhan Mayjen TNI Hartind Asrin mengatakan, RUU Kamnas mendapat dukungan dari DPR. Sehingga publik diminta tidak berpikir negatif dengan RUU tersebut. Nantinya, lanjut Hartind, UU itu akan bersifat universal dalam upaya memberikan keamanan nasional.



"RUU Kamnas masuk Prolegnas 2013, tidak ada penolakan dari parlemen. Saya ingin teman-teman semua untuk berpikir bersih. Rumusan ini universal. RUU ini milik kita bersama dan melindungi negara kita," jelas Hartind dalam diskusi bertema Refleksi Akhir Tahun Membedah Polemik RUU Kamnas di Gallery Cafe, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (26/12/2012).

Meski mengklaim tidak mendapat penolakan dari DPR, Hartind sempat menyayangkan sikap wakil rakyat yang justru tidak memanggil Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk menjelaskan RUU tersebut, dan malah memanggil pihak lain seperti LSM dan Ormas.

"Ini kan sudah dari 2005, lalu kita masukkan lagi satu tahun lalu. Lalu DPR mendiskusikan dengan stakeholder mengenai RUU Kamnas, tapi kami sebagai pemerintah belum dipanggil dan baru dipanggil pada 15 Oktober 2012 lalu. Padahal kami berharap agar kami dipertemukan untuk menjelaskan," tukasnya.

Namun dia tetap menghargai sikap yang dilakukan wakil rakyat tersebut, hal itupun menurutnya bagian dari proses demokrasi sehingga bisa mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dalam menyikapi RUU tersebut.



"Kalau ada masukan dari masyarakat, silakan ke DPR. Nanti biar jelas mana pasal yang membahayakan, yang bias juga. Cuma yah waktu itu, kita tidak dipanggil dan baru Oktober kemarin," katanya lagi.

Hartind menegaskan kembali RUU Kamnas tidak seperti yang dikhawatirkan masyarakat, karena dalam RUU tersebut masyarakat akan menjadi subjek bukan objek keamanan nasional. "Masyarakat dalam undang-undang ini sebagai subjek bukan objek seperti yang dikhawatirkan," pungkasnya.
(lns)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top