2012 tahun kongkalikong?
Sabtu, 22 Desember 2012 - 13:11 WIB
2012 tahun kongkalikong?
A
A
A
Sindonews.com - Sepanjang tahun 2012 Indonesia menjadi negara kongkalikong, yang dapat memudahkan segala sesuatunya dengan uang. Soalnya, kongkalikong itu tidak bisa dipungkiri lagi, dia ada dimana-mana.
Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Politik dari Divisi Advokasi Pukat UGM Oce Madril usai menjadi pembicara di acara Polemik SINDO Radio dengan tema 'Setahun Wajah HUkum Indonesia', di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2012).
"Pada tahun 2012 ini negara menjadi negara kongkalikong. Di tahun 2012 ini korupsi politik meningkat terkait korupsi anggaran, APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), dan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Artinya ada permainan kongkalikong itu tidak hanya di daerah tapi pusat dan istana, dan istana tidak dapat mencegah itu," katanya.
Apalagi, lanjutnya, kita mendekati tahun politik dan pemerintah diisi oleh orang-orang politik yang harus diperhatikan kinerjanya. Karena, bisa jadi ketika di 2013 kinerja para menteri berkurang, sudah tidak greget lagi.
"Ini negara hukum dan sistem pemerintahan kita presidensil. Kalau presiden tidak hanya pidato dan dapat dilaksanakan di lapangan maka permasalahan akan dapat diatasi. Maka masyarakat tidak salah, jika meminta pertanggungjawaban presiden," pungkasnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Politik dari Divisi Advokasi Pukat UGM Oce Madril usai menjadi pembicara di acara Polemik SINDO Radio dengan tema 'Setahun Wajah HUkum Indonesia', di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2012).
"Pada tahun 2012 ini negara menjadi negara kongkalikong. Di tahun 2012 ini korupsi politik meningkat terkait korupsi anggaran, APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), dan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Artinya ada permainan kongkalikong itu tidak hanya di daerah tapi pusat dan istana, dan istana tidak dapat mencegah itu," katanya.
Apalagi, lanjutnya, kita mendekati tahun politik dan pemerintah diisi oleh orang-orang politik yang harus diperhatikan kinerjanya. Karena, bisa jadi ketika di 2013 kinerja para menteri berkurang, sudah tidak greget lagi.
"Ini negara hukum dan sistem pemerintahan kita presidensil. Kalau presiden tidak hanya pidato dan dapat dilaksanakan di lapangan maka permasalahan akan dapat diatasi. Maka masyarakat tidak salah, jika meminta pertanggungjawaban presiden," pungkasnya.
(mhd)
