Tak gunakan Inpres 1998, Wiranto tak menyesal

Sindonews.com - Mantan Panglima ABRI Wiranto mengaku tidak menyesal atas sikapnya pada tahun 1998, yang tidak menggunakan kesempatan yang ada untuk mengambil alih pemerintahan dibawah junta militer.

Hal itu berbeda dengan dengan kelakar Mantan Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat (Pangkostrad) Prabowo Subianto yang menyesal tidak melakukan kudeta pada saat kerusuhan massal tahun 1998 silam.

"Saya tidak menyesal dan tidak akan pernah menyesal, karena tidak menggunakan Inpres No 16 Tahun 1998 yang memungkinkan saya untuk mengambil alih kekuasaan karena saya tidak ingin mengorbankan rakyat," ungkap Wiranto dalam rilis yang diterima Sindonews, Rabu (19/12/2012).

Itu merupakan jawab pertanyaan peserta Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dalam acara Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas).

"Saya ingin mendapatkan kepercayaan rakyat sebagai pemimpin secara konstitusional oleh karena itulah, saya mengikuti Pilpres dalam pemilu yang demokratis serta mendirikan Partai Hanura 4 tahun yang lalu," ujar Ketua Umum Hanura itu.

Wiranto mengungkapkan, jika dirinya pada saat itu menggunakan Inpres tersebut untuk mengamankan demonstrasi yang terjadi, termasuk mengosongkan DPR/MPR dari demontrasi puluhan ribu mahasiswa, para stafnya memperkirakan sedikitnya akan timbul 250 korban jiwa dari kalangan mahasiswa.

"Saya tidak ingin negara Indonesia diembargo oleh negara-negara maju, karena militer melakukan pengambil alihan kekuasaan. Apalagi saat itu perekonomian kita sedang terpuruk dengan nilai dolar mencapai Rp15 ribu rupiah per US$ 1 dolar," Ujarnya

Wiranto diminta menyampaikan pandangan dan kesaksiannya tentang sejarah kelahiran ICMI serta Visi Kebangkitan Peradaban Indonesia menegaskan, kelahiran ICMI adalah untuk mengamankan dan membangun peradaban bangsa Indonesia.

"Peranan ICMI saat ini masih sangat relevan, apalagi ditengah kondisi bangsa Indonesia yang menghadapi krisis multidimensi. Ibaratnya, kondisi Indonesia saat ini bagaikan orkes simphony yang kehilangan seorang konduktor, hiruk pikuk dan tidak jelas kemana arahnya," Ujarnya.

Untuk membangun kembali bukanlah hal yang mudah, lanjut Wiranto, namun juga bukan hal yang tidak mungkin dilakukan, persoalannya adalah dari mana harus memulianya dan apa yang harus dilakukan.
"Ada lima tindakan yang harus dilakukan yaitu meluruskan jalan demokrasi, menata perekonomian nasional, menjalankan hukum yang tegas dan berkeadilan, kebutuhan akan kepemimpinan yang kuat, dan mendayagunakan hati nurani sebagai kompas kebenaran," katanya.

Wiranto yang juga Dewan Penasihat ICMI menyatakan, reformasi yang telah berjalan selama 14 tahun telah membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia walaupun masih ada kekurangan di sana sini. Oleh karena itu menurutnya bangsa Indonesia harus terus melakukan perubahan secara cepat namun tetap dalam bingkai konstitusi UUD 1945.

Ditegaskannya pula bahwa apabila kita ingin segera keluar dari krisis multidimensi ini, bangsa Indonesia harus berani untuk keluar dari comfort zone dan mendorong perubahan yang dilakukan secara total namun konstitusional. Agar dapat menghasilkan arah perubahan yang tepat maka pola-pola yang harus dilakukan adalah creative destruction agar dapat mendobrak kebuntuan yang ada.

Seorang pemimpin dipilih karena memiliki pengalaman dan pengetahuan, track record yang bersih, dan berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan yang bersumber dari Allah SWT.

Diakhir paparannya Wiranto berharap ICMI tampil sebagai penggagas dan penggerak perubahan peradaban Indonesia, dan meyakini ICMI akan mengukir sejarah kebangkitan kedua bangsa Indonesia.