Perangkat desa korban janji politik,
Senin, 17 Desember 2012 - 20:59 WIB
Perangkat desa korban janji politik,
A
A
A
Sindonews.com - Demo besar yang dilakukan oleh puluhan ribu perangkat desa merupakan puncak mereka menagih janji-janji politik, yang selama ini diumbar oleh para pejabat negara.
"Mereka yang demo itu kemarin itu rata-rata kumpulan orang yang dijanjikan oleh para pejabat politik ketika pemilu maupun pemilukada. Kini bola sudah ada dipusat, tinggal mereka mau menuruti tuntutannya atau tidak," ujar Wakil Ketua MPR Hajriyanto kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/12/2012).
Dirinya tidak menampik, jika ada selundupan politik di dalah demo tersebut. Seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada).
"Ini syarat dengan nuansa politik dan ini merupakan sebagian dari perjanjian-perjanjian politik yang terselubung pada event politik seperti pilkada," tutur politikus Partai Golkar itu.
Disinggung mengenai gaji Gubernur yang mencapai Rp500 juta, Hajriyanto berpendapat hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan yang pasti dalam sistem penggajian terutama untuk pejabat publik.
"Saya konsen selalu pada APBN dan APBD. Kalau APBN kita terus seperti itu, terus berlipat-lipat naiknya dan tidak sampai ke rakyat, habis di birokrasi ya bagaimana selesainya. Nah saya rasa bangsa ini sudah tahu persoalannya, carut-marutnya dimana, memecahkannya bagaimana sudah tahu semua. Tapi siapa yang akan melakukan itu belum ada," tuturnya.
"Mereka yang demo itu kemarin itu rata-rata kumpulan orang yang dijanjikan oleh para pejabat politik ketika pemilu maupun pemilukada. Kini bola sudah ada dipusat, tinggal mereka mau menuruti tuntutannya atau tidak," ujar Wakil Ketua MPR Hajriyanto kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/12/2012).
Dirinya tidak menampik, jika ada selundupan politik di dalah demo tersebut. Seperti Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada).
"Ini syarat dengan nuansa politik dan ini merupakan sebagian dari perjanjian-perjanjian politik yang terselubung pada event politik seperti pilkada," tutur politikus Partai Golkar itu.
Disinggung mengenai gaji Gubernur yang mencapai Rp500 juta, Hajriyanto berpendapat hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan yang pasti dalam sistem penggajian terutama untuk pejabat publik.
"Saya konsen selalu pada APBN dan APBD. Kalau APBN kita terus seperti itu, terus berlipat-lipat naiknya dan tidak sampai ke rakyat, habis di birokrasi ya bagaimana selesainya. Nah saya rasa bangsa ini sudah tahu persoalannya, carut-marutnya dimana, memecahkannya bagaimana sudah tahu semua. Tapi siapa yang akan melakukan itu belum ada," tuturnya.
(mhd)
