Tak mau dikritik publik, DPR harus transparan

Sindonews.com - Masyarakat mencurigai kunjungan kerja (Kunker) anggota DPR ke luar negeri hanya untuk jalan-jalan saja. Pasalnya, setiap kali kunker tidak ada hasil signifikan yang dibawa ke Indonesia sepulangnya dari acara kunker tersebut. Bahkan, untuk laporan keuangan serta visi dan misinya tidak jelas.

Pengamat politik Yunarto Wijaya mengatakan, banyak hal yang harus dilakukan oleh anggota DPR, jika tidak ingin dicurigai saat kunker itu.

"Mereka ini berada dalam kondisi ketika masyarakat sedang apatis kepada DPR. Maka harusnya mereka melakukan publikasi seperti misalnya buat laporan pertanggung jawaban baik disisi keuangan, materi, dan hasil, buat transparansinya," ujar Yunarto saat dihubungi Sindonews, Sabtu (15/12/2012).

Menurutnya, jika anggota DPR yang melakukan kunker ke luar negeri harus jelas apa yang mereka bawa sepulangnya dari negara kunjungannja itu. Jangan sampai tidak memberikan bukti serta hasil yang bermanfaat untuk penetapan Undang-undang. Kalau seperti itu, hanya ada pemborosan.

"Ketiga materi tersebut akan berguna seperti apa kebijakan UU-nya sehingga masyarakat bisa menerima secara rasional dan setimpal dengan uang yang mereka keluarkan. Itulah yang dinamakan demokrasi partisipasi. Jadi masyarakat juga dilibatkan," paparnya.

selain itu, DPR juga diminta untuk mensosialisasikan sebelum dan sesudah melakukan kunker terhadap masyarakat. Karena, uang yang mereka pakai ke luar negeri merupakan uang rakyat.

"Harus ada moratorium dan diseleksi pada sesuatu yang sudah disetujui publik. Harus disosialisasikan terlebih dahulu," tegas Yunarto.

Seperti diketahui, baru-baru ini Komisi IV melakukan kunjungan kerja ke Prancis dan China guna membahas soal peternakan sapi.

Seperti yang biasanya terjadi kunjungan kerja inipun mengundang banyak kontroversi karena terkesan dilakukan secara diam-diam dan tidak transparan.