Komisi IV bantah, kunker ilegal
Sabtu, 15 Desember 2012 - 13:04 WIB
Komisi IV bantah, kunker ilegal
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi IV Rosyid Hidayat membantah, jika kunjungan kerja (kunker) yang dilakukan komisinya ke Prancis dan China dalam rangka study banding impor sapi, bersifat ilegal serta tidak transparan. Pasalnya, kunker tersebut sudah melalui tahap dan mekanisme yang berlaku.
"Saya katakan, bahwa kunker ke Perancis adalah legal. Oleh karena itu, semua fraksi sepakat. Dalam anggarannya pun sudah disahkan dengan sepengetahuan BK (Badan Kehormatan). Menurut saya ini kunjungan kerja yang transparan," tegas Rosyid dalam diskusi Warung Daun, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/12/2012).
Kendati demikian dirinya menyadari, jika memang kunjungan kerja ini mengundang kritik publik karena dinilai tidak transparan.
"Saya setuju prinsip transparansi yang membuat kritikan masyarakat. Pada prinsipnya, apa yang diinginkan masyarakat, kami sudah paham. Saya setuju dalam kunker harus dibuat transparan agar diketahui masyarakat. Tapi juga, jangan yang tidak ikut kunker sampai seolah-olah jadi pahlawan juga," tutur politikus Partai Demokrat itu.
Dirinya justru mengatakan, terkait sosialisasi ke publik adalah tugas dari Sekretariat Jendral (Sekjen) DPR.
"Harusnya ada hal-hal yang dilakukan oleh Sekjen soal apa tujuannya, sosialisasikan tujuan kunker ini apa. Bahwa prinsip transparansi adalah hal yang penting," paparnya.
Seperti diketahui, baru-baru ini Komisi IV melakukan kunjungan kerja ke Prancis dan China guna membahas soal peternakan sapi. Seperti yang biasanya terjadi, kunker inipun mengundang banyak kontroversi, karena terkesan dilakukan secara diam-diam dan tidak transparan.
"Saya katakan, bahwa kunker ke Perancis adalah legal. Oleh karena itu, semua fraksi sepakat. Dalam anggarannya pun sudah disahkan dengan sepengetahuan BK (Badan Kehormatan). Menurut saya ini kunjungan kerja yang transparan," tegas Rosyid dalam diskusi Warung Daun, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (15/12/2012).
Kendati demikian dirinya menyadari, jika memang kunjungan kerja ini mengundang kritik publik karena dinilai tidak transparan.
"Saya setuju prinsip transparansi yang membuat kritikan masyarakat. Pada prinsipnya, apa yang diinginkan masyarakat, kami sudah paham. Saya setuju dalam kunker harus dibuat transparan agar diketahui masyarakat. Tapi juga, jangan yang tidak ikut kunker sampai seolah-olah jadi pahlawan juga," tutur politikus Partai Demokrat itu.
Dirinya justru mengatakan, terkait sosialisasi ke publik adalah tugas dari Sekretariat Jendral (Sekjen) DPR.
"Harusnya ada hal-hal yang dilakukan oleh Sekjen soal apa tujuannya, sosialisasikan tujuan kunker ini apa. Bahwa prinsip transparansi adalah hal yang penting," paparnya.
Seperti diketahui, baru-baru ini Komisi IV melakukan kunjungan kerja ke Prancis dan China guna membahas soal peternakan sapi. Seperti yang biasanya terjadi, kunker inipun mengundang banyak kontroversi, karena terkesan dilakukan secara diam-diam dan tidak transparan.
(mhd)
