Bupati Bogor didesak terbitkan sertifikat Hambalang
Kamis, 13 Desember 2012 - 15:02 WIB
Bupati Bogor didesak terbitkan sertifikat Hambalang
A
A
A
Sindonews.com - Bupati Bogor Rachmat Yasin mengakui menerima desakan dari oknum tertentu untuk menerbitkan sertifikat dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan proyek Sport Center Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
"Saya tidak pernah mendapat tekanan, tapi desakan. Beda antara tekanan dengan desakan. Saya didesak karena dianggap memiliki kapasitas sebagai Bupati Bogor dan sebagai kepala daerah," jelas Rachmat, di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (13/12/2012).
Saat dikonfirmasi terkait bentuk desakan tersebut, dia hanya menyatakan, sepanjang prosedurnya memungkinkan penandatangan surat-surat itu tentu berdasar aturan. Karenanya dia seolah tidak ingin disalahkan.
"Itu ada aturannya, ada mekanisme, ada tata cara. Saya sebagai kepala daerah petugas administrasi untuk mengesahkan, itupun setelah melalui penelitian dan lain-lain. Menurut versi saya sebagai Bupati, tidak ada pelanggaran apapun," paparnya.
Saat ditanyakan desakan dari siapa saja, Rachmat seolah menutupinya.
"Nanti, nanti ya," kilahnya.
Begitu pun saat ditanyakan bagaimana proses penerbitan sertifikat dan amdal Hambalang. Menurutnya, semua akan disampaikan setelah dirinya menjalani pemeriksaan.
"Setelah saya klarifikasi kepada penyidik dari KPK baru nanti kita ketemu lagi ya," tandasnya.
Diketahui, Rachmat tiba di Gedung KPK sekira pukul 13.10 WIB dengan mengenakan batik hijau lengan pendek bermotif putih.
"Saya tidak pernah mendapat tekanan, tapi desakan. Beda antara tekanan dengan desakan. Saya didesak karena dianggap memiliki kapasitas sebagai Bupati Bogor dan sebagai kepala daerah," jelas Rachmat, di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (13/12/2012).
Saat dikonfirmasi terkait bentuk desakan tersebut, dia hanya menyatakan, sepanjang prosedurnya memungkinkan penandatangan surat-surat itu tentu berdasar aturan. Karenanya dia seolah tidak ingin disalahkan.
"Itu ada aturannya, ada mekanisme, ada tata cara. Saya sebagai kepala daerah petugas administrasi untuk mengesahkan, itupun setelah melalui penelitian dan lain-lain. Menurut versi saya sebagai Bupati, tidak ada pelanggaran apapun," paparnya.
Saat ditanyakan desakan dari siapa saja, Rachmat seolah menutupinya.
"Nanti, nanti ya," kilahnya.
Begitu pun saat ditanyakan bagaimana proses penerbitan sertifikat dan amdal Hambalang. Menurutnya, semua akan disampaikan setelah dirinya menjalani pemeriksaan.
"Setelah saya klarifikasi kepada penyidik dari KPK baru nanti kita ketemu lagi ya," tandasnya.
Diketahui, Rachmat tiba di Gedung KPK sekira pukul 13.10 WIB dengan mengenakan batik hijau lengan pendek bermotif putih.
(rsa)
