KUA dan haji masih rentan penyimpangan
KUA dan haji masih rentan penyimpangan
A
A
A
Sindonews.com - Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag) mengakui, layanan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pelaksanaan haji masih rentan terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan layanannya kepada publik.
Irjen Kemenag M Jasin mengatakan, saat dirinya mengikuti rilis survei integritas (SI) sektor publik tahun 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Kemenag memperoleh nilai 6 khususnya untuk layanan KUA.
Menurut Jasin, nilai tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional, yakni 6,35. Untuk KUA ungkapnya hanya mendapat skor 6,07.
"Sehingga saya yang kebetulan mantan (Wakil Ketua) KPK kan bisa ikut mendorong dari dalam, agar ini segera diperbaiki layanan KUA," kata Jasin di depan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (11/12/2012).
Dia menjelaskan, permasalahan yang dihadapi KUA sangat banyak, karena ruang lingkupnya nasional dan berada di seluruh daerah. Dia mencontohkan, peristiwa nikah saja hampir 80 persen terjadi pada sabtu dan minggu yang merupakan hari libur.
"Aturannya penghulu hanya boleh menerima Rp30ribu untuk satu kali pernikahan di hari libur. Dia menuturkan, terkadang pengulu bisa menerima lebih dari nominal itu. Atas kelebihan dari 30ribu itu dianggap suap menurut pasal 12 B di UU Tipikor, itu pasal gratifikasi. Kita tentunya berupaya supaya sedapat mungkin kita usulkan di tahun 2013 itu close," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, ada kebijakan dari Kemenag, bahwa untuk penerimaan penghulu yamg menikahkan itu harus dibuat kebijakan dari dalam. Menurutnya, atas pelaksaan nikah di hari libur itu Kemenag harus memberikan kompensansi, sehingga ada besaran tertentu yang tidak lebih besar dari nominal Rp30 ribu itu, yang bisa diterima seluruh penghulu.
"Itu kita usulkan ke Menteri Agama, agar ini bisa segera diformulasikan. Kita bantu kaji sistemnya agar keluar dari tuduhan terkorup ini. Kita sendiri juga enggak nyaman," pungkasnya.
Irjen Kemenag M Jasin mengatakan, saat dirinya mengikuti rilis survei integritas (SI) sektor publik tahun 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai Kemenag memperoleh nilai 6 khususnya untuk layanan KUA.
Menurut Jasin, nilai tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional, yakni 6,35. Untuk KUA ungkapnya hanya mendapat skor 6,07.
"Sehingga saya yang kebetulan mantan (Wakil Ketua) KPK kan bisa ikut mendorong dari dalam, agar ini segera diperbaiki layanan KUA," kata Jasin di depan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (11/12/2012).
Dia menjelaskan, permasalahan yang dihadapi KUA sangat banyak, karena ruang lingkupnya nasional dan berada di seluruh daerah. Dia mencontohkan, peristiwa nikah saja hampir 80 persen terjadi pada sabtu dan minggu yang merupakan hari libur.
"Aturannya penghulu hanya boleh menerima Rp30ribu untuk satu kali pernikahan di hari libur. Dia menuturkan, terkadang pengulu bisa menerima lebih dari nominal itu. Atas kelebihan dari 30ribu itu dianggap suap menurut pasal 12 B di UU Tipikor, itu pasal gratifikasi. Kita tentunya berupaya supaya sedapat mungkin kita usulkan di tahun 2013 itu close," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, ada kebijakan dari Kemenag, bahwa untuk penerimaan penghulu yamg menikahkan itu harus dibuat kebijakan dari dalam. Menurutnya, atas pelaksaan nikah di hari libur itu Kemenag harus memberikan kompensansi, sehingga ada besaran tertentu yang tidak lebih besar dari nominal Rp30 ribu itu, yang bisa diterima seluruh penghulu.
"Itu kita usulkan ke Menteri Agama, agar ini bisa segera diformulasikan. Kita bantu kaji sistemnya agar keluar dari tuduhan terkorup ini. Kita sendiri juga enggak nyaman," pungkasnya.
(maf)
Explore More