Kualitas verifikasi faktual tingkat daerah dipertanyakan
Jum'at, 07 Desember 2012 - 19:46 WIB
Kualitas verifikasi faktual tingkat daerah dipertanyakan
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebenarnya tak memiliki cukup anggaran untuk melaksanakan verifikasi faktual terhadap 18 partai politik di seluruh Indonesia.
Dengan anggaran terbatas lalu melakukan verifikasi faktual di 497 kabupaten/kota di Indonesia, maka kualitas verifikasi yang dijalankan KPU itu patut dipertanyakan.
"Dari sisi anggaran dapat dipastikan verifikasi faktual 18 Parpol tidak didukung anggaran, mengingat anggaran untuk verifikasi parpol sudah terserap. Pertanyaannya seperti apa mutu sebuah kerja besar di 497 kabupaten/kota jika tidak didukung anggaran?," ujar Pengamat Kepemiluan, I Gusti Putu Artha dalam rilis yang diterima Sindonews, Jumat (7/12/2012).
Menurut Putu, meski ada beberapa perubahan anggaran dari tempat lainnya, tetap tak akan mampu membiayai verifikasi faktual 18 Parpol.
"Jika dilakukan pergeseran anggaran untuk biaya 18 Parpol, tetap tidak mampu mengejar tahapan verifikasi, tidak mungkin pergeseran karena tidak bisa dicairkan," jelasnya lagi.
Karenanya, dengan keterbatasan dana tersebut dia meyakini mutu verifikasi 18 Parpol di tingkat kabupaten/kota berkualitas rendah. Putu juga khawatir, proses verifikasi faktual itu diwarnai verifikasi transaksional antara parpol dengan KPU.
"Amat mungkin terjadi proses verifikasi transaksional di lapangan oleh karena kepentingan parpol dan penyelenggara bertemu, ingin verifikasi selesai dengan cepat dan tak bermasalah," tutup eks Komisioner KPU periode 2004-2009 itu.
Dengan anggaran terbatas lalu melakukan verifikasi faktual di 497 kabupaten/kota di Indonesia, maka kualitas verifikasi yang dijalankan KPU itu patut dipertanyakan.
"Dari sisi anggaran dapat dipastikan verifikasi faktual 18 Parpol tidak didukung anggaran, mengingat anggaran untuk verifikasi parpol sudah terserap. Pertanyaannya seperti apa mutu sebuah kerja besar di 497 kabupaten/kota jika tidak didukung anggaran?," ujar Pengamat Kepemiluan, I Gusti Putu Artha dalam rilis yang diterima Sindonews, Jumat (7/12/2012).
Menurut Putu, meski ada beberapa perubahan anggaran dari tempat lainnya, tetap tak akan mampu membiayai verifikasi faktual 18 Parpol.
"Jika dilakukan pergeseran anggaran untuk biaya 18 Parpol, tetap tidak mampu mengejar tahapan verifikasi, tidak mungkin pergeseran karena tidak bisa dicairkan," jelasnya lagi.
Karenanya, dengan keterbatasan dana tersebut dia meyakini mutu verifikasi 18 Parpol di tingkat kabupaten/kota berkualitas rendah. Putu juga khawatir, proses verifikasi faktual itu diwarnai verifikasi transaksional antara parpol dengan KPU.
"Amat mungkin terjadi proses verifikasi transaksional di lapangan oleh karena kepentingan parpol dan penyelenggara bertemu, ingin verifikasi selesai dengan cepat dan tak bermasalah," tutup eks Komisioner KPU periode 2004-2009 itu.
(lns)
