PKB harap revisi UU Pilpres transparan

Jum'at, 07 Desember 2012 - 04:02 WIB
PKB harap revisi UU...
PKB harap revisi UU Pilpres transparan
A A A
Sindonews.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) menilai, revisi Undang-undang (UU) Pemilihan Presiden (Pilpres) Nomor 42 tahun 2008, dimaksudkan agar Presidential Threshold (PT) lebih transparan. Pasalnya, cara ini dapat menghilangkan keterlibatan internal Partai Politik (Parpol).

"Dengan mengganti bunyi kalimat proses transparansi internal parpol, sehingga menjadi transparan," kata Anggota DPR dari F-PKB Lukman Edy, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (6/12/2012).

Lukman menjelaskan, jika memungkinkan dan ada kesempatan untuk merubahnya, hal tersebut bisa dilanjutkan dengan menerapkan pre elementary election atau konvensi.

"Dengan angka 20 persen itu idealnya 25 persen dari perolehan suara, ini memungkinkan empat calon maju dan diwajibkan pre elimentary election atau konvensi," ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dengan cara ini diharapkan lebih terbuka sehingga rekrutmen bukan urusan parpol semata, tetapi sudah menjadi persoalan publik.

"Selain itu, diterapkannya komitmen anti korupsi, dan efisiensi bagi calon presiden yang ada, sekarang ini terlihat kandidat calon presiden kencang-kencangan modal membeli siaran televisi," tandasnya.
(maf)
Berita Terkait
Pemerintah Belum Tuntaskan...
Pemerintah Belum Tuntaskan Hak 2.747 Penyelenggara Pemilu 2014
Kebocoran Data Pemilih...
Kebocoran Data Pemilih Pemilu 2014, Ini Kata KPU DIY
Capaian Partai Gerindra...
Capaian Partai Gerindra di Pemilu 2009, 2014, dan 2019
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Bayar Uang Penghargaan Penyelenggara Pemilu 2014
Peretas Diduga Bobol...
Peretas Diduga Bobol Data Pemilih Pemilu 2014 Melalui KPU
Data Pemilih Pemilu...
Data Pemilih Pemilu 2014 Diduga Dibobol, Termasuk DPT Bantul
Berita Terkini
Gugatan Paulus Tannos...
Gugatan Paulus Tannos di Singapura Ditolak, KPK: Percepat Proses Ekstradisi ke Indonesia
Tumbuhkan Asa Jurnalis...
Tumbuhkan Asa Jurnalis Muda di Era Disruspi Digital, IJTI Gelar Konferensi Jurnalis Kampus se-Indonesia
Kemenag Catat 2 Juta...
Kemenag Catat 2 Juta Hewan Kurban Senilai Rp18,28 Triliun Dipotong saat Iduladha
KPK Kembali Geledah...
KPK Kembali Geledah Rumah Silmy di Jalan Brawijaya Jaksel
LPSK Siap Berikan Perlindungan...
LPSK Siap Berikan Perlindungan bagi Justice Collaborator Kasus BGN dan Imipas
Ditangkap Kejagung,...
Ditangkap Kejagung, Eks Waka BGN Sony Sonjaya Masih Syok
Infografis
HGU 100 Tahun Dipermasalahkan,...
HGU 100 Tahun Dipermasalahkan, UU IKN Digugat Warga Dayak ke MK
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved