Tarik penyidik, Polri belum legowo
Kamis, 06 Desember 2012 - 14:52 WIB
Tarik penyidik, Polri belum legowo
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari mengatakan, penarikan sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Mabes Polri, memberikan kesan bahwa polri tidak terima atas tindakan KPK.
"Penarikan yang intensif setelah penanganan kasus simulator oleh KPK, menyiratkan Polri tidak legowo," kata Eva melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (6/11/2012).
Politikus Partai Demokarasi Indoesia Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan, ketika KPK dalam situasi ketergantungan dengan niat bersinergi dan koordinasi dengan polri. Bukan mendapat sambutan positif dari Polri, justru yang terjadi adanya "perlawanan" saat konflik antara dua lembaga tersebut.
"Hal ini terus terjadi karena presiden tidak menunjukkan kepemimpinannya dalam upaya mendukung KPK. Solusinya adalah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus membiarkan perekrutan penyidik KPK secara mandiri," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, terus memburuknya hubungan KPK dan Polri, karena Presiden SBY tidak melakukan pencegahan, bahkan membiarkan konflik terjadi.
"Tidak ada keseriusan untuk memperkuat KPK demi menyelamatkan program andalannya pemberantasan tindak pidana korupsi," pungkasnya.
"Penarikan yang intensif setelah penanganan kasus simulator oleh KPK, menyiratkan Polri tidak legowo," kata Eva melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (6/11/2012).
Politikus Partai Demokarasi Indoesia Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan, ketika KPK dalam situasi ketergantungan dengan niat bersinergi dan koordinasi dengan polri. Bukan mendapat sambutan positif dari Polri, justru yang terjadi adanya "perlawanan" saat konflik antara dua lembaga tersebut.
"Hal ini terus terjadi karena presiden tidak menunjukkan kepemimpinannya dalam upaya mendukung KPK. Solusinya adalah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus membiarkan perekrutan penyidik KPK secara mandiri," ucapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, terus memburuknya hubungan KPK dan Polri, karena Presiden SBY tidak melakukan pencegahan, bahkan membiarkan konflik terjadi.
"Tidak ada keseriusan untuk memperkuat KPK demi menyelamatkan program andalannya pemberantasan tindak pidana korupsi," pungkasnya.
(maf)
