KPU: Tanpa tambahan dana, kami tetap verifikasi
Kamis, 06 Desember 2012 - 14:50 WIB
KPU: Tanpa tambahan dana, kami tetap verifikasi
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik menyatakan hingga kini belum ada tambahan atau relokasi dana untuk menyelenggarakan verifikasi faktual.
Meski begitu, dia meyakini tidak akan mengganggu jalannya proses verifikasi faktual terhadap 18 partai politik (Parpol).
"Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum ada kebijakan yang merevisi anggaran itu, minimal Rp20 miliar itu. Dananya sudah ada, tapi alokasinya bukan untuk itu. Cuma kita minta kebijakan untuk direvisi untuk anggaran operasional dari Ibukota ke kabupatan atau ke kecamatan di masing-masing wilayah. Sejauh ini, vertual tetap jalan begitu juga di daerah," jelas Husni, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2012).
Husni menjelaskan, selama ini verifikasi masih terus berlangsung karena ada beberapa daerah yang masih memiliki anggaran.
"Masih berproses, sebenarnya tidak semua daerah juga anggarannya sudah abis. Sebagian daerah masih ada anggaran yang bisa digunakan," tandasnya.
Meski begitu, dia tetap akan mencari informasi daerah yang membutuhkan tambahan anggaran, karena menurutnya dana tambahan sangat dibutuhkan di setiap daerah. Hal itu mengingat verifikasi faktual yang mereka lakukan harus mencocokkan antara nama dengan alamat anggota Parpol.
"Kita sedang meneliti juga apakah anggaran umum masih ada atau enggak. Kalau masih, tentu masih bisa digunakan mereka untuk menjalankan vertual. Objeknya ada di kecamatan, kan kabupaten harus by name by address, nah ini yang membutuhkan biaya tinggi," tukasnya.
Meski begitu, dia meyakini tidak akan mengganggu jalannya proses verifikasi faktual terhadap 18 partai politik (Parpol).
"Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum ada kebijakan yang merevisi anggaran itu, minimal Rp20 miliar itu. Dananya sudah ada, tapi alokasinya bukan untuk itu. Cuma kita minta kebijakan untuk direvisi untuk anggaran operasional dari Ibukota ke kabupatan atau ke kecamatan di masing-masing wilayah. Sejauh ini, vertual tetap jalan begitu juga di daerah," jelas Husni, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (6/12/2012).
Husni menjelaskan, selama ini verifikasi masih terus berlangsung karena ada beberapa daerah yang masih memiliki anggaran.
"Masih berproses, sebenarnya tidak semua daerah juga anggarannya sudah abis. Sebagian daerah masih ada anggaran yang bisa digunakan," tandasnya.
Meski begitu, dia tetap akan mencari informasi daerah yang membutuhkan tambahan anggaran, karena menurutnya dana tambahan sangat dibutuhkan di setiap daerah. Hal itu mengingat verifikasi faktual yang mereka lakukan harus mencocokkan antara nama dengan alamat anggota Parpol.
"Kita sedang meneliti juga apakah anggaran umum masih ada atau enggak. Kalau masih, tentu masih bisa digunakan mereka untuk menjalankan vertual. Objeknya ada di kecamatan, kan kabupaten harus by name by address, nah ini yang membutuhkan biaya tinggi," tukasnya.
(rsa)
