Ternyata anggaran SIPOL dari Australia
Kamis, 22 November 2012 - 17:07 WIB
Ternyata anggaran SIPOL dari Australia
A
A
A
Sindonews.com - Setelah sempat menimbulkan polemik dalam verifikasi partai politik (Parpol), akhirnya Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) buka suara.
Bappenas mengungkap, anggaran Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) berasal dari Australia.
Terungkapnya donatur dari SIPOL yang dipermasalahkan parpol ini setelah Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Silawati buka mulut dalam sidang kode etik KPU dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Dari pemerintah Australi, IFES hanya pelaksana," ujar Siliwati saat dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Muhammad di kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2012).
Tak puas dengan jawaban Siliwati, Muhammad terus mencecar seputar asal-usul SIPOL.
Siliwati juga mengakui kalau pengadaan SIPOL itu tanpa perencanaan dari KPU. "Belum pernah," jawab Silawati.
Mengenai kemungkinan adanya Member of Understanding (MoU) dalam penggunaan SIPOL itu, Siliwati mengaku tidak mengetahuinya.
Hingga kini sidang kode etik masih berlangsung, sidang dipimpin langsung oleh Ketua DKPP RI Jimly Asshiddiqie, dan Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Siraid, Abdul Bari AZ.
Bappenas mengungkap, anggaran Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) berasal dari Australia.
Terungkapnya donatur dari SIPOL yang dipermasalahkan parpol ini setelah Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Silawati buka mulut dalam sidang kode etik KPU dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Dari pemerintah Australi, IFES hanya pelaksana," ujar Siliwati saat dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu Muhammad di kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2012).
Tak puas dengan jawaban Siliwati, Muhammad terus mencecar seputar asal-usul SIPOL.
Siliwati juga mengakui kalau pengadaan SIPOL itu tanpa perencanaan dari KPU. "Belum pernah," jawab Silawati.
Mengenai kemungkinan adanya Member of Understanding (MoU) dalam penggunaan SIPOL itu, Siliwati mengaku tidak mengetahuinya.
Hingga kini sidang kode etik masih berlangsung, sidang dipimpin langsung oleh Ketua DKPP RI Jimly Asshiddiqie, dan Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Siraid, Abdul Bari AZ.
(ysw)
