KPU & Bawaslu jangan terlalu sering tampil
Kamis, 15 November 2012 - 07:45 WIB
KPU & Bawaslu jangan terlalu sering tampil
A
A
A
Sindonews.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) disarankan untuk lebih fokus terhadap kinerja masing-masing. Terutama lebih meningkatkan keakurasian, supaya tidak menimbulkan miss persepsi diantara keduanya.
"Tetapi saran saya, sebagai komisioner dan anggota Bawaslu, lebih ditingkatkan lagi akurasi yang tinggi. Kalau akuratnya tidak tinggi, akan menimbulkan miss persepsi dan menimbulkan ketegangan di antara keduanya," ujar anggota Komisi II DPR (F-Golkar), Taufik Hidayat saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Kamis (15/11/2012).
Seharusnya, keduanya mengurangi diri untuk tampil di 'panggung' dengan permasalahan yang ada saat ini. Dimana Komisioner KPU harus menjalankan sidang kode etik, lantaran pengaduan yang dilakukan Bawaslu ke DKPP terkait dengan verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu.
"Harus dikurangi untuk menimbulkan diri tampil di panggung. Harus konsen dengan pekerjaannya, baik KPU dan Bawaslu. Jangan tampil di panggung," jelas Taufik.
Komisioner KPU dan Bawaslu juga disarankan untuk berpindah haluan, menjadi seorang politikus apabila tetap ingin tampil di pangung. "Itu manggung ya, no sekianlah. Kalau mau tampil di panggung, jadi politikus saja. Jangan jadi anggota KPU maupun anggota Bawaslu," tukas Taufik.
Sebelumnya diketahui, DKPP beberapa waktu lalu menggelar sidang kode etik yang diikuti salah seorang Komisioner KPU Ida Budhiati. Sidang kode etik itu, terlaksana lantaran pengaduan Bawaslu yang menduga adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU terkait verifikasi administrasi parpol peserta pemilu.
Dan dalam sidang itu, Idha mengatakan Komisioner KPU kesulitan untuk memperoleh dukungan 68 personel Setjen KPU dalam proses verifikasi administrasi. Hal itu karena Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU tidak menyediakan 68 personel stafnya dalam proses tahapan verifikasi administrasi partai politik (parpol) calon peserta pemilu 2014.
"Tetapi saran saya, sebagai komisioner dan anggota Bawaslu, lebih ditingkatkan lagi akurasi yang tinggi. Kalau akuratnya tidak tinggi, akan menimbulkan miss persepsi dan menimbulkan ketegangan di antara keduanya," ujar anggota Komisi II DPR (F-Golkar), Taufik Hidayat saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Kamis (15/11/2012).
Seharusnya, keduanya mengurangi diri untuk tampil di 'panggung' dengan permasalahan yang ada saat ini. Dimana Komisioner KPU harus menjalankan sidang kode etik, lantaran pengaduan yang dilakukan Bawaslu ke DKPP terkait dengan verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu.
"Harus dikurangi untuk menimbulkan diri tampil di panggung. Harus konsen dengan pekerjaannya, baik KPU dan Bawaslu. Jangan tampil di panggung," jelas Taufik.
Komisioner KPU dan Bawaslu juga disarankan untuk berpindah haluan, menjadi seorang politikus apabila tetap ingin tampil di pangung. "Itu manggung ya, no sekianlah. Kalau mau tampil di panggung, jadi politikus saja. Jangan jadi anggota KPU maupun anggota Bawaslu," tukas Taufik.
Sebelumnya diketahui, DKPP beberapa waktu lalu menggelar sidang kode etik yang diikuti salah seorang Komisioner KPU Ida Budhiati. Sidang kode etik itu, terlaksana lantaran pengaduan Bawaslu yang menduga adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU terkait verifikasi administrasi parpol peserta pemilu.
Dan dalam sidang itu, Idha mengatakan Komisioner KPU kesulitan untuk memperoleh dukungan 68 personel Setjen KPU dalam proses verifikasi administrasi. Hal itu karena Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU tidak menyediakan 68 personel stafnya dalam proses tahapan verifikasi administrasi partai politik (parpol) calon peserta pemilu 2014.
(san)
