Partai koalisi harus sosialisasi RUU Kamnas
Rabu, 14 November 2012 - 17:24 WIB
Partai koalisi harus sosialisasi RUU Kamnas
A
A
A
Sindonews.com - Perwakilan partai koalisi di parlemen memiliki hasrat untuk membahas Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas). Namun sebelum menuntaskan hasratnya, ada baiknya partai koalisi menjelaskan fungsi RUU ini ke masyarakat.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR RI (F-Hanura) Susaningtyas Nefo Handayani di Gedung The Indonesian Institute (TII) Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2012).
"Kita bisa melihat partai koalisi ingin hal ini (RUU Kamnas) dibahas. Yang kita terkejut, PPP sama seperti PDIP dan Hanura menolak untuk dibahas tanpa revisi sama sekali," kata politikus yang kerap dipanggil Nuning ini.
Tujuan penjelasan kepada masyarakat, lanjut Nuning, jangan sampai masyarakat yang dirugikan oleh UU tersebut.
"Yang penting adalah suatu kejelasan (dan tujuan) RUU itu (Kamnas) diturunkan. Karena nanti akan menjadi undang-undang (UU) dan diimplementasikan. Kalau diimplementasikan kita harus melihat langsung ke bawah (masyarakat)," terangnya.
Dia juga mengungkapkan, beberapa komisi di DPR juga ingin bergabung dalam pembahasan RUU Kamnas, salah satunya Komisi II.
"Komisi II juga ingin bergabung. Karena melihat di situ ada masalah dalam negeri yang berkaitan dengan keamanan nasional," ungkapnya.
Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi I DPR RI (F-Hanura) Susaningtyas Nefo Handayani di Gedung The Indonesian Institute (TII) Jalan Wahid Hasyim, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2012).
"Kita bisa melihat partai koalisi ingin hal ini (RUU Kamnas) dibahas. Yang kita terkejut, PPP sama seperti PDIP dan Hanura menolak untuk dibahas tanpa revisi sama sekali," kata politikus yang kerap dipanggil Nuning ini.
Tujuan penjelasan kepada masyarakat, lanjut Nuning, jangan sampai masyarakat yang dirugikan oleh UU tersebut.
"Yang penting adalah suatu kejelasan (dan tujuan) RUU itu (Kamnas) diturunkan. Karena nanti akan menjadi undang-undang (UU) dan diimplementasikan. Kalau diimplementasikan kita harus melihat langsung ke bawah (masyarakat)," terangnya.
Dia juga mengungkapkan, beberapa komisi di DPR juga ingin bergabung dalam pembahasan RUU Kamnas, salah satunya Komisi II.
"Komisi II juga ingin bergabung. Karena melihat di situ ada masalah dalam negeri yang berkaitan dengan keamanan nasional," ungkapnya.
(mhd)
