KPK diminta buktikan keterlibatan Andi Mallarangeng
Rabu, 07 November 2012 - 19:03 WIB
KPK diminta buktikan keterlibatan Andi Mallarangeng
A
A
A
Sindonews.com - Kasus korupsi pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Jawa Barat yang disebut-sebut akan menjerat berbagai petinggi Partai Demokrat, dinilai sebagai trik korupsi modern.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menilai, tindakan korupsi Hambalang tersebut sudah terjadi secara sistematis dan tersusun rapi.
“Itu dimulai dari mark up anggaran, yang dirancang dengan matang. Lalu di tingkat pelaksanaan terjadi lagi korupsi,“ kata Adhie, saat dihubungi sindonews, Rabu (7/11/2012).
Menurutnya, KPK harus segera bertindak pro aktif untuk membongkar keseluruhan kasus Hambalang. Sebab, Nazaruddin sudah membuka korupsi itu hingga level anggaran.
“KPK tinggal menindaklanjuti proses hukumnya. Di tingkat pelaksanaan, jalan korupsinya sudah dibuka oleh Wafid dan Deddy," jelasnya.
Adhie juga mengatakan, dua level korupsi Hambalang itu tentu diketahui oleh kuasa pengguna anggaran yakni, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng. Oleh karena itu, KPK pun memiliki tugas untuk membuktikan kebenaran asumsi keterlibatan Menpora tersebut.
"Jadi Hambalang itu, kalau anggarannya Rp2,3 Triliun, korupsinya di level anggaran 30 persen, dan di tingkat perencanaan sekira 30 persen juga," bebernya.
Adhie menilai, penyitaan dokumen dari kantor subkontraktor Hambalang beberapa hari lalu dan pemeriksaan saksi-saksi dari perusahaan itu, menjadi bagian dari penelusuran korupsi di tingkat pelaksanaan.
Untuk itu Adhie berpandangan, pemeriksaan Direktur Operasional PT Metaphora Solusi Global Asep Wibowo menunjukkan KPK tengah berupaya mengungkap aliran dana proyek Hambalang yang berasal dari subkontraktor.
"Tapi aliran dana yang bocor di tingkat pelaksanaan. Yang mengalirkan adalah perusahaan yang dapat tender. KPK jangan terlalu asyik main di bawah. Aliran dana tidak perlu dirunut lewat pemeriksaan saksi. Telusuri lewat PPATK. Kemudian segera tangkap big fish-nya. Dari mulut big fish, dengan sendirinya akan keluar segala jenis dan tingkatan koruptor lainnya," tandasnya.
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menilai, tindakan korupsi Hambalang tersebut sudah terjadi secara sistematis dan tersusun rapi.
“Itu dimulai dari mark up anggaran, yang dirancang dengan matang. Lalu di tingkat pelaksanaan terjadi lagi korupsi,“ kata Adhie, saat dihubungi sindonews, Rabu (7/11/2012).
Menurutnya, KPK harus segera bertindak pro aktif untuk membongkar keseluruhan kasus Hambalang. Sebab, Nazaruddin sudah membuka korupsi itu hingga level anggaran.
“KPK tinggal menindaklanjuti proses hukumnya. Di tingkat pelaksanaan, jalan korupsinya sudah dibuka oleh Wafid dan Deddy," jelasnya.
Adhie juga mengatakan, dua level korupsi Hambalang itu tentu diketahui oleh kuasa pengguna anggaran yakni, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng. Oleh karena itu, KPK pun memiliki tugas untuk membuktikan kebenaran asumsi keterlibatan Menpora tersebut.
"Jadi Hambalang itu, kalau anggarannya Rp2,3 Triliun, korupsinya di level anggaran 30 persen, dan di tingkat perencanaan sekira 30 persen juga," bebernya.
Adhie menilai, penyitaan dokumen dari kantor subkontraktor Hambalang beberapa hari lalu dan pemeriksaan saksi-saksi dari perusahaan itu, menjadi bagian dari penelusuran korupsi di tingkat pelaksanaan.
Untuk itu Adhie berpandangan, pemeriksaan Direktur Operasional PT Metaphora Solusi Global Asep Wibowo menunjukkan KPK tengah berupaya mengungkap aliran dana proyek Hambalang yang berasal dari subkontraktor.
"Tapi aliran dana yang bocor di tingkat pelaksanaan. Yang mengalirkan adalah perusahaan yang dapat tender. KPK jangan terlalu asyik main di bawah. Aliran dana tidak perlu dirunut lewat pemeriksaan saksi. Telusuri lewat PPATK. Kemudian segera tangkap big fish-nya. Dari mulut big fish, dengan sendirinya akan keluar segala jenis dan tingkatan koruptor lainnya," tandasnya.
(rsa)
