DPD minta Komnas HAM cari kelalaian aparat
Jum'at, 02 November 2012 - 16:23 WIB
DPD minta Komnas HAM cari kelalaian aparat
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta agar Komnas HAM melakukan pengusutan dan investigasi kasus bentrok antarwarga di Lampung Selatan. DPD berharap, Komnas HAM menemukan kelalaian dan pembiaran dari aparat setempat hingga bentrokan meluas.
"Ada ratusan, bahkan ribuan aparat keamanan dari Polri maupun TNI di Lampung sana. Namun kok seolah dibiarkan saja sehingga bentrok itu berlangsung dan terjadi secara terbuka antar warga saling serang," ujar Wakil Ketua DPD La Ode Ida dalam Raker DPD di Denpasar, Bali, Jumat (1/11/2012).
Senator dari Sulawesi ini menambahkan, ketidakberdayaan aparat dalam mengamankan konflik antar warga patut disayangkan. Sebab masalah ini adalah tugas inti dari keberadaan aparat tersebut.
Selain itu, koordinasi antara aparat keamanan dengan kepala daerah setempat juga lemah sehingga proses penanganan lambat dan bentrok terlanjur meletus hingga merenggut korban jiwa.
La Ode menduga, seolah-olah tak ada langkah-langkah antisipatif ataupun penanggulangan cepat yang bersifat mengamankan dari aparat.
"Ini menurut kami sangat perlu diinvestigasi. Sebab masalah bangsa sejatinya ada di lapangan, meskipun pengambilan kebijakan biasanya dilakukan di Jakarta," ungkapnya.
"Ada ratusan, bahkan ribuan aparat keamanan dari Polri maupun TNI di Lampung sana. Namun kok seolah dibiarkan saja sehingga bentrok itu berlangsung dan terjadi secara terbuka antar warga saling serang," ujar Wakil Ketua DPD La Ode Ida dalam Raker DPD di Denpasar, Bali, Jumat (1/11/2012).
Senator dari Sulawesi ini menambahkan, ketidakberdayaan aparat dalam mengamankan konflik antar warga patut disayangkan. Sebab masalah ini adalah tugas inti dari keberadaan aparat tersebut.
Selain itu, koordinasi antara aparat keamanan dengan kepala daerah setempat juga lemah sehingga proses penanganan lambat dan bentrok terlanjur meletus hingga merenggut korban jiwa.
La Ode menduga, seolah-olah tak ada langkah-langkah antisipatif ataupun penanggulangan cepat yang bersifat mengamankan dari aparat.
"Ini menurut kami sangat perlu diinvestigasi. Sebab masalah bangsa sejatinya ada di lapangan, meskipun pengambilan kebijakan biasanya dilakukan di Jakarta," ungkapnya.
(san)
