Bisa hemat, KPU usulkan pemilukada serentak
Selasa, 30 Oktober 2012 - 11:27 WIB
Bisa hemat, KPU usulkan pemilukada serentak
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan pelaksanaan pemilu kepala daerah (pemilukada) dilakukan secara serentak, untuk menghemat anggaran penyelenggaraannya.
Anggota KPU Divisi Hubungan Masyarakat Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, pelaksanaan pemilukada secara serentak bisa menghemat anggaran hingga Rp5 triliun, karena bisa menekan sejumlah pos anggaran yang harus dikeluarkan.
"Kita hitung secara mudah, misalnya Pemilukada Jabar dengan 112 juta penduduk, kita hitung Rp30 ribu per orang, maka anggaran Pemilukada Jabar mencapai Rp95 miliar untuk satu kali pemilukada. Jumlah itu dikalikan 497 kabupaten dan kota," katanya di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2012).
Dia mengungkapkan, besarnya biasa untuk penyelenggaraan pemilukada itu belum termasuk biaya penyelenggaraan pemilu nasional sebesar Rp16 triliun. "Pemilu nasional Rp16 triliun. Jadi totalnya menjadi sekira Rp27 triliun," ujarnya.
Dia mengungkapkan, pihaknya bisa menekan tujuh pos anggaran pelaksanaan pemilukada jika dilaksanakan secara serentak. Pos anggaran tersebut adalah, honorarium, uang lembur, pemutakhiran daftar pemilih, distribusi logistik, alat kelengkapan TPS, sosialisasi, dan perjalanan dinas.
Anggota KPU Divisi Hubungan Masyarakat Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, pelaksanaan pemilukada secara serentak bisa menghemat anggaran hingga Rp5 triliun, karena bisa menekan sejumlah pos anggaran yang harus dikeluarkan.
"Kita hitung secara mudah, misalnya Pemilukada Jabar dengan 112 juta penduduk, kita hitung Rp30 ribu per orang, maka anggaran Pemilukada Jabar mencapai Rp95 miliar untuk satu kali pemilukada. Jumlah itu dikalikan 497 kabupaten dan kota," katanya di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2012).
Dia mengungkapkan, besarnya biasa untuk penyelenggaraan pemilukada itu belum termasuk biaya penyelenggaraan pemilu nasional sebesar Rp16 triliun. "Pemilu nasional Rp16 triliun. Jadi totalnya menjadi sekira Rp27 triliun," ujarnya.
Dia mengungkapkan, pihaknya bisa menekan tujuh pos anggaran pelaksanaan pemilukada jika dilaksanakan secara serentak. Pos anggaran tersebut adalah, honorarium, uang lembur, pemutakhiran daftar pemilih, distribusi logistik, alat kelengkapan TPS, sosialisasi, dan perjalanan dinas.
(lil)
