Kemenkeu akui pernah diperiksa BPK terkait Hambalang
Selasa, 23 Oktober 2012 - 00:43 WIB
Kemenkeu akui pernah diperiksa BPK terkait Hambalang
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo membantah keterlibatannya dalam proyek pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga di Bukit Hambalang. Karena, dirinya baru diberikan kepercayaan oleh Presiden Susilo Bambang Yushoyono (SBY) menjabat sebagai menteri pada pertengahan 2010.
Sementara itu, proyek Hambalang telah berjalan sejak akhir tahun 2009. Kendati demikian, Agus tidak mengelak bahwa kemungkinan besar namanya ada dalam hasil laporan audit terkait proyek sebesar Rp2,5 triliun itu. Dia mengaku pernah dimintai keterangan oleh BPK terkait proyek tersebut.
Ditambahkan dia, pihaknya tidak mempermasalahkan namanya tercantum dalam laporan audit investigasi BPK itu. Agus justru mendorong BPK untuk menyelesaikan audit tersebut diseleaikan tanpa ada intervensi pihak lain.
"Itu tidak masalah. Kita tunggu saja hasilnya. Tapi yang saya ingin yakinkan adalah, tolong jangan sampai BPK diintervensi. Karena hasil auditnya akan menjadi referensi banyak pihak," ujar Agus di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/10/2012)
Terkait intervensi yang dilakukan kepada BPK, terhadap laporan audit investigasi Hambalang, Agus mengaku sangat menyayangkan hal tersebut. Sebab menurutnya, jika hal itu memang benar terjadi, maka kredibilitas BPK sebagai lembaga auditor tertinggi di negara ini, menjadi dipertanyakan.
"BPK adalah lembaga terhormat yang harus kita andalkan sebagai auditor tertinggi di Indonesia. Jika potensi intervensi betul terjadi, sangat disayangkan. Saya harap jangan sampai terjadi," tutur Agus.
Lebih lanjut, Agus mengakui, ditubuh Kemenkeu sendiri, ada 24.000 kantor atau unit penanggungjawab proyek. Untuk itu, pihaknya sangat terbuka dengan pemeriksaan BPK.
"Seluruhnya berhubungan dengan anggaran. Untuk Kemenkeu kami yakin, seandainya ada isu atau permasalahan terkait anggaran, selalu ada hubungannya dengan Kemenkeu. Tapi untuk Hambalang, kita tunggu sampai nanti auditnya sudah selesai, maka kita bisa lihat hasilnya," pungkas Agus
Sementara itu, proyek Hambalang telah berjalan sejak akhir tahun 2009. Kendati demikian, Agus tidak mengelak bahwa kemungkinan besar namanya ada dalam hasil laporan audit terkait proyek sebesar Rp2,5 triliun itu. Dia mengaku pernah dimintai keterangan oleh BPK terkait proyek tersebut.
Ditambahkan dia, pihaknya tidak mempermasalahkan namanya tercantum dalam laporan audit investigasi BPK itu. Agus justru mendorong BPK untuk menyelesaikan audit tersebut diseleaikan tanpa ada intervensi pihak lain.
"Itu tidak masalah. Kita tunggu saja hasilnya. Tapi yang saya ingin yakinkan adalah, tolong jangan sampai BPK diintervensi. Karena hasil auditnya akan menjadi referensi banyak pihak," ujar Agus di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/10/2012)
Terkait intervensi yang dilakukan kepada BPK, terhadap laporan audit investigasi Hambalang, Agus mengaku sangat menyayangkan hal tersebut. Sebab menurutnya, jika hal itu memang benar terjadi, maka kredibilitas BPK sebagai lembaga auditor tertinggi di negara ini, menjadi dipertanyakan.
"BPK adalah lembaga terhormat yang harus kita andalkan sebagai auditor tertinggi di Indonesia. Jika potensi intervensi betul terjadi, sangat disayangkan. Saya harap jangan sampai terjadi," tutur Agus.
Lebih lanjut, Agus mengakui, ditubuh Kemenkeu sendiri, ada 24.000 kantor atau unit penanggungjawab proyek. Untuk itu, pihaknya sangat terbuka dengan pemeriksaan BPK.
"Seluruhnya berhubungan dengan anggaran. Untuk Kemenkeu kami yakin, seandainya ada isu atau permasalahan terkait anggaran, selalu ada hubungannya dengan Kemenkeu. Tapi untuk Hambalang, kita tunggu sampai nanti auditnya sudah selesai, maka kita bisa lihat hasilnya," pungkas Agus
(san)
