Gerindra desak pemerintah jelaskan RUU Kamnas
Kamis, 18 Oktober 2012 - 16:41 WIB
Gerindra desak pemerintah jelaskan RUU Kamnas
A
A
A
Sindonews.com - RUU Keamanan Nasional (Kamnas) terus menjadi perbincangan, fraksi di parlemen mempunyai pandangan berbeda terkait RUU tersebut.
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengaku fraksinya sudah bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), dan melakukan kajian terkait masalah tersebut. Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan persoalan itu ke publik.
"Saya minta pemerintah meneruskan penjelasannya ke publik," ujar Muzani Di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10/2012).
Menurut anggota Komisi I DPR RI ini, penjelasan dari pemerintah selama ini masih sepotong-sepotong. Apapun sikap pemerintah itu, pihaknya mendesak agar pasal yang berpotensi mengembalikan ke suasana orde baru (orba) harus ditelaah kembali supaya tidak ada penolakan yang serius dari masyarakat.
"Ini yang kami minta untuk telaah dengan situasi yang berkembang di masyarakat," ujar Muzani.
Karena itu, saat ini Gerindra menunggu, dan ingin melihat apa penjelasan pemerintah terkait RUU Kamnas yang akan disampaikan 23 Oktober nanti. Pihaknya berharap aspirasi yang berkembang di masyarakat harus didengar supaya tidak menimbulkan gejolak.
"Sekarang posisi masyarakat menolak, menurut kami ini perlu dipertimbangkan," kata dia.
Mencermati pasal-pasal dalam RUU Kamnas, kata Muzani ada peluang membangkitkan orde baru, sebaiknya pemerintah menjelaskan secara komprehensif.
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani mengaku fraksinya sudah bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), dan melakukan kajian terkait masalah tersebut. Menurutnya, pemerintah harus menjelaskan persoalan itu ke publik.
"Saya minta pemerintah meneruskan penjelasannya ke publik," ujar Muzani Di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10/2012).
Menurut anggota Komisi I DPR RI ini, penjelasan dari pemerintah selama ini masih sepotong-sepotong. Apapun sikap pemerintah itu, pihaknya mendesak agar pasal yang berpotensi mengembalikan ke suasana orde baru (orba) harus ditelaah kembali supaya tidak ada penolakan yang serius dari masyarakat.
"Ini yang kami minta untuk telaah dengan situasi yang berkembang di masyarakat," ujar Muzani.
Karena itu, saat ini Gerindra menunggu, dan ingin melihat apa penjelasan pemerintah terkait RUU Kamnas yang akan disampaikan 23 Oktober nanti. Pihaknya berharap aspirasi yang berkembang di masyarakat harus didengar supaya tidak menimbulkan gejolak.
"Sekarang posisi masyarakat menolak, menurut kami ini perlu dipertimbangkan," kata dia.
Mencermati pasal-pasal dalam RUU Kamnas, kata Muzani ada peluang membangkitkan orde baru, sebaiknya pemerintah menjelaskan secara komprehensif.
(lns)
