Kejaksaan Agung salahkan sistem hukum saat ini
Kamis, 11 Oktober 2012 - 10:35 WIB
Kejaksaan Agung salahkan sistem hukum saat ini
A
A
A
Sindonews.com - Pihak Kejaksaan Agung menyalahkan sistem hukum di Indonesia yang menjadi penyebab kinerja para penegak hukum di Indonesia masih dinilai buruk di mata masyarakat.
Wakil Jaksa Agung Darmono beralasan, dengan alasan seperti itulah yang kemudian menjadi kendala bagi pihaknya untuk melakukan penegakan hukum. Hal itulah yang kemudian membuat kondisi obyektif penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini sangat memprihatinkan.
“Kondisi penegakan hukum yang belum menggembirakan itu menjadi pertanyaan. Penyebab kenapa masih mengecewakan karena adanya sistem yang belum mendukung penegakan hukum dan penyelenggaran politik tata negara yang baik,“ kata Darmono di Hotel Atlet Century, Jakarta, Kamis (11/10/2012).
Darmono menuding, dalam sistem tersebut dianggap sangat bertentangan dengan upaya penegakan hukum terlebih dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kemudian wajar ketika akhirnya terjadi sebuah celah besar para pejabat negara dalam melakukan kejahatan korupsi.
“Semua masih banyak mengandung titik kelemahan yang menjadi peluang terjadinya tindak pidana korupsi," jelasnya.
Menurut mantan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jakarta Barat itu, kelemahan tersebut juga terlihat ketika peraturan yang mengharuskan para penegak hukum untuk meminta ijin kepala daerah dalam melakukan pemanggilan kepala daerah untuk diperiksa para lembaga penegak hukum.
“Sistem di hukum saat ini merupakan titik kelemahan yang terjadi. Saat ini masih banyak diskriminasi hukum. Itu merupakan sistem kelemahan hukum," tandasnya.
Wakil Jaksa Agung Darmono beralasan, dengan alasan seperti itulah yang kemudian menjadi kendala bagi pihaknya untuk melakukan penegakan hukum. Hal itulah yang kemudian membuat kondisi obyektif penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini sangat memprihatinkan.
“Kondisi penegakan hukum yang belum menggembirakan itu menjadi pertanyaan. Penyebab kenapa masih mengecewakan karena adanya sistem yang belum mendukung penegakan hukum dan penyelenggaran politik tata negara yang baik,“ kata Darmono di Hotel Atlet Century, Jakarta, Kamis (11/10/2012).
Darmono menuding, dalam sistem tersebut dianggap sangat bertentangan dengan upaya penegakan hukum terlebih dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kemudian wajar ketika akhirnya terjadi sebuah celah besar para pejabat negara dalam melakukan kejahatan korupsi.
“Semua masih banyak mengandung titik kelemahan yang menjadi peluang terjadinya tindak pidana korupsi," jelasnya.
Menurut mantan Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jakarta Barat itu, kelemahan tersebut juga terlihat ketika peraturan yang mengharuskan para penegak hukum untuk meminta ijin kepala daerah dalam melakukan pemanggilan kepala daerah untuk diperiksa para lembaga penegak hukum.
“Sistem di hukum saat ini merupakan titik kelemahan yang terjadi. Saat ini masih banyak diskriminasi hukum. Itu merupakan sistem kelemahan hukum," tandasnya.
(rsa)
