Pimpinan Polri-KPK diminta bersikap negarawan
Senin, 08 Oktober 2012 - 11:48 WIB
Pimpinan Polri-KPK diminta bersikap negarawan
A
A
A
Sindonews.com - Para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri diminta menunjukkan sikap negarawan dalam menuntaskan konflik kedua lembaga tersebut.
"Bagi saya sebagai mantan Wakapolri (Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia), dalam kondisi negara saat ini negarawan dalam artian adanya ego sektoral maupun kelompok itu penting," ujar mantan Wakapolri Komjen Pol Purn Adang Darajatun kepada wartawan, Jakarta (8/10/2012)
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, berahrap masalah antara lembaga ini perlu diselesaikan dengan baik agar jangan sampai menjadi luas dan membesar.
Menurutnya, ini adalah persoalan awal yang berhubungan dengan teknis. Terkait dengan perlunya turun tangan presiden, Adang menyampaikan, sebaiknya hanya diselesaikan antar lembaga secara profesional.
"Mensesneg kan sudah menyatakan beberapa statement tentang sikap pemerintah, kalau untuk saya lebih baik bahwa Kapolri dan pimpinan KPK menyelesaikan masalah yang sangat sederhana ini. Tidak usah panggil Presiden, karena ini masalah kecil. Ini hanya masalah tekhnis profesionalisme," tambah anggota DPR Komisi III ini.
Sebagaimana diketahui, KPK dan Polri mulai memanas saat KPK menggeledah kantor Korps lali lintas (Korlantas) di Cawang, Jakarta Timur, terkait dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Mabes Polri. Namun, Polri tidak mau kalah dari KPK yang juga ingin menangani kasus tersebut.
Bahkan, salah seorang penyidik KPK Kompol Novel Baswedan selaku motor dalam pembongkaran kasus tersebut diseret dalam sebuah kasus penembakan di Bengkulu oleh Polri.
Sebelumnya juga, Polri melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri telah menarik 20 penyidik KPK tanpa ada koordinasi terlebih dahulu.
"Bagi saya sebagai mantan Wakapolri (Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia), dalam kondisi negara saat ini negarawan dalam artian adanya ego sektoral maupun kelompok itu penting," ujar mantan Wakapolri Komjen Pol Purn Adang Darajatun kepada wartawan, Jakarta (8/10/2012)
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, berahrap masalah antara lembaga ini perlu diselesaikan dengan baik agar jangan sampai menjadi luas dan membesar.
Menurutnya, ini adalah persoalan awal yang berhubungan dengan teknis. Terkait dengan perlunya turun tangan presiden, Adang menyampaikan, sebaiknya hanya diselesaikan antar lembaga secara profesional.
"Mensesneg kan sudah menyatakan beberapa statement tentang sikap pemerintah, kalau untuk saya lebih baik bahwa Kapolri dan pimpinan KPK menyelesaikan masalah yang sangat sederhana ini. Tidak usah panggil Presiden, karena ini masalah kecil. Ini hanya masalah tekhnis profesionalisme," tambah anggota DPR Komisi III ini.
Sebagaimana diketahui, KPK dan Polri mulai memanas saat KPK menggeledah kantor Korps lali lintas (Korlantas) di Cawang, Jakarta Timur, terkait dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Mabes Polri. Namun, Polri tidak mau kalah dari KPK yang juga ingin menangani kasus tersebut.
Bahkan, salah seorang penyidik KPK Kompol Novel Baswedan selaku motor dalam pembongkaran kasus tersebut diseret dalam sebuah kasus penembakan di Bengkulu oleh Polri.
Sebelumnya juga, Polri melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri telah menarik 20 penyidik KPK tanpa ada koordinasi terlebih dahulu.
(mhd)
