Diduga ada pihak manfaatkan kisruh KPK-Polri
Senin, 08 Oktober 2012 - 10:04 WIB
Diduga ada pihak manfaatkan kisruh KPK-Polri
A
A
A
Sindonews.com - Staf Khusus Presiden Bidang Informasi dan Public Relation (PR) Heru Lelono menduga, ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan memanasnya hubungan KPK dengan Polri. Pihak tersebut mengindikasikan untuk agar tidak lagi upaya pemberantasan korupsi.
"Saya melihat ada pihak tertentu yang menggunakan kejadian di KPK tersebut untuk kepentingan tertentu, yang tidak lagi berinti pada pemberantasan korupsi," kata Heru dalam pesan singkatnya, Senin (8/10/2012).
Menurutnya melawan korupsi adalah suatu keharusan, namun harus pula dengan cara yang benar dan tidak ditunggangi kepentingan lain seperti politik pihak tertentu.
"Apa yang terjadi akhir-akhir ini di KPK dan Polri harus dinilai dengan bijak oleh semua pihak, terutama pihak yang benar-benar ingin mendorong dengan tulus pemberantasan korupsi," tambahnya.
Selain itu, Heru juga mempertanyakan pihak-pihak yang mengritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang belum juga memberikan respon atas memanasnya hubungan KPK dan Polri.
"Presiden bekerja sesuai sistem, prosedur organisasi dengan cepat dituduh absen, bahkan dengan segera tercetak poster yang menghardik Presiden, seolah sudah dipersiapkan. Reformasi mengamanatkan agar seorang Presiden tidak lagi semena-mena," tegasnya.
Sebaliknya, kata dia ketika presiden mudah bicara, maka disebut pencitraan. "Ketika sedang bekerja tanpa bicara, dibilang absen. Ini memang era demokrasi, boleh saja ada pihak yang tidak suka SBY, namun bisa jadi mereka khilaf dan malah mendorong seorang Presiden bertindak semena-mena kembali seperti jaman Orde Baru," kritiknya.
Lebih lanjut, Heru mengatakan KPK dibentuk memang untuk memberantas Korupsi dan Polri harus pula memberikan dukungan apabila memang ada anggotanya yang disangka melakukan korupsi. Namun Polri juga harus diberi kesempatan untuk menegakkan aturan internal bagi anggotanya. "KPK dan Polri sebenarnya telah memiliki MoU dalam bekerjasama," sebutnya.
"Seperti kata bijak amar makruf nahi munkar, maka menyempurnakannya harus pula dengan cara yang taat aturan, kepantasan, hukum dan undang-undang," pungkasnya.
"Saya melihat ada pihak tertentu yang menggunakan kejadian di KPK tersebut untuk kepentingan tertentu, yang tidak lagi berinti pada pemberantasan korupsi," kata Heru dalam pesan singkatnya, Senin (8/10/2012).
Menurutnya melawan korupsi adalah suatu keharusan, namun harus pula dengan cara yang benar dan tidak ditunggangi kepentingan lain seperti politik pihak tertentu.
"Apa yang terjadi akhir-akhir ini di KPK dan Polri harus dinilai dengan bijak oleh semua pihak, terutama pihak yang benar-benar ingin mendorong dengan tulus pemberantasan korupsi," tambahnya.
Selain itu, Heru juga mempertanyakan pihak-pihak yang mengritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang belum juga memberikan respon atas memanasnya hubungan KPK dan Polri.
"Presiden bekerja sesuai sistem, prosedur organisasi dengan cepat dituduh absen, bahkan dengan segera tercetak poster yang menghardik Presiden, seolah sudah dipersiapkan. Reformasi mengamanatkan agar seorang Presiden tidak lagi semena-mena," tegasnya.
Sebaliknya, kata dia ketika presiden mudah bicara, maka disebut pencitraan. "Ketika sedang bekerja tanpa bicara, dibilang absen. Ini memang era demokrasi, boleh saja ada pihak yang tidak suka SBY, namun bisa jadi mereka khilaf dan malah mendorong seorang Presiden bertindak semena-mena kembali seperti jaman Orde Baru," kritiknya.
Lebih lanjut, Heru mengatakan KPK dibentuk memang untuk memberantas Korupsi dan Polri harus pula memberikan dukungan apabila memang ada anggotanya yang disangka melakukan korupsi. Namun Polri juga harus diberi kesempatan untuk menegakkan aturan internal bagi anggotanya. "KPK dan Polri sebenarnya telah memiliki MoU dalam bekerjasama," sebutnya.
"Seperti kata bijak amar makruf nahi munkar, maka menyempurnakannya harus pula dengan cara yang taat aturan, kepantasan, hukum dan undang-undang," pungkasnya.
(rsa)
