SBY lamban, karena tersandera kepentingan politiknya
Minggu, 07 Oktober 2012 - 19:18 WIB
SBY lamban, karena tersandera kepentingan politiknya
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap lamban dalam menyelesaikan persoalan yang ada di Indonesia saat ini, seperti membiarkan permasalahan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mabes Polri.
Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, kelambanan ini memunculkan dugaan bahwa SBY tersandera oleh kepentingannya sendiri.
"Presiden diduga menerapkan manajemen konflik untuk menciptakan ketergantungan dan menggelembungkan kekuasaannya. Ada juga yang menduga presiden tersandera oleh kepentingannya sendiri, sehingga kesulitan menawarkan jalan tengah yang bisa mengharmonisasi KPK dan Polri," kata Bambang di Jakarta, Minggu (7/10/2012).
Dituturkan Bambang, jika hal ini terus dibiarkan, Presiden SBY yang dirugikan. Akan muncul anggapan bahwa presiden tidak peduli dengan ragam persoalan yang bermunculan di dalam negeri.
"Padahal sejatinya pemerintah memiliki wewenang dan peralatan untuk mewujudkan suasana kehidupan yang kondusif bagi warganya," ujar Bambang.
Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini efektivitas pemerintahan SBY sedang mengalami penurunan. Karena potret Indonesia saat ini sarat konflik, termasuk di dalamnya konflik berdarah.
"Ada konflik antarorganisasi kemasyarakatan (Ormas), konflik horizontal berdarah di sejumlah daerah yang tak jarang menelan korban jiwa, tawuran antarpelajar sampai dengan konflik antarinstitusi negara," tuntasnya.
Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, kelambanan ini memunculkan dugaan bahwa SBY tersandera oleh kepentingannya sendiri.
"Presiden diduga menerapkan manajemen konflik untuk menciptakan ketergantungan dan menggelembungkan kekuasaannya. Ada juga yang menduga presiden tersandera oleh kepentingannya sendiri, sehingga kesulitan menawarkan jalan tengah yang bisa mengharmonisasi KPK dan Polri," kata Bambang di Jakarta, Minggu (7/10/2012).
Dituturkan Bambang, jika hal ini terus dibiarkan, Presiden SBY yang dirugikan. Akan muncul anggapan bahwa presiden tidak peduli dengan ragam persoalan yang bermunculan di dalam negeri.
"Padahal sejatinya pemerintah memiliki wewenang dan peralatan untuk mewujudkan suasana kehidupan yang kondusif bagi warganya," ujar Bambang.
Lebih lanjut ia mengatakan, saat ini efektivitas pemerintahan SBY sedang mengalami penurunan. Karena potret Indonesia saat ini sarat konflik, termasuk di dalamnya konflik berdarah.
"Ada konflik antarorganisasi kemasyarakatan (Ormas), konflik horizontal berdarah di sejumlah daerah yang tak jarang menelan korban jiwa, tawuran antarpelajar sampai dengan konflik antarinstitusi negara," tuntasnya.
(maf)