Kontras dan Imparsial beri catatan di HUT TNI
Kamis, 04 Oktober 2012 - 18:55 WIB
Kontras dan Imparsial beri catatan di HUT TNI
A
A
A
Sindonews.com – Komisi untuk Orang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) serta Imparsial memberi sejumlah catatan di Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) 5 Oktober 2012.
Dalam siaran pers yang diterima Sindonews.com, Kamis (4/10/2012), kedua lembaga yang fokus dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM) itu memberi 4 catatan untuk TNI.
Pertama, mereka menilai kontrol sipil terhadap TNI masih lemah. Meski UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan parlemen memegang kontrol, namun masih terjadi sikap afirmatif terhadap TNI.
Sebaliknya, Kemhan cenderung memberikan ruang sipil dan politik bagi tentara. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah UU yang terkesan dipaksakan Kemhan untuk dibahas di parlemen. Misalnya, RUU Keamanan Nasional dan RUU Komponen Cadangan Negara.
Pun demikian dengan sikap DPR yang dinilai tidak menjalankan fungsinya secara efektif. Padahal, parlemen memiliki fungsi pengawasan dan kontrol melalui anggaran dan legislasi.
“Misalnya, terkait pengusutan kasus-kasus pelanggaran HAM, tranparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta terhadap kebijakan pemerintah di bidang pertahanan yang membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM,” kata Haris Azhar, Koordinator Kontras.
Kedua, Kontras dan imparsial memandang pengembangan alutsista sebagai bagian dari upaya modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia tidak berjalan transparan dan akuntabel. Bahkan, cenderung menyimpang dari kebijakan pembangunan postur pertahanan.
Dalam pengadaan Jet Sukhoi 30 MK2 misalnya. Barang produksi PT Rosoboronexport Rusia itu mengindikasikan harga yang tidak wajar. Menurut mereka, hal tersebut tidak lepas dari langkah Kemhan yang lebih memilih menggunakan fasilitas komersial kredit daripada state credit.
Sehingga, membuka ruang bagi masuknya pihak ketiga, yakni agen atau broker dalam pengadaan Sukhoi (PT Trimarga Rekatama).
“Adanya keterlibatan pihak ketiga ini diduga telah membuat harga jet tempur Sukhoi menjadi tidak wajar,” lanjut dia.
Ketiga, reformasi TNI melalui sektor legislasi juga dinilai bermasalah. Sebab, kenyataannya legislasi ini tidak digunakan sebagai instrumen membangun akuntabilitas dan penuntasan agenda reformasi TNI, seperti mendorong reformasi Peradilan Militer.
“Selain revisi UU 3/1997 tentang Peradilan Militer yang mandek, juga ada agenda restrukturisasi komando teritorial, belum tuntasnya penghapusan bisnis militer, termasuk pengungkapan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI di masa lalu,” sebut Koordinator Peneliti Imparsial, Gufron Mabruri.
Kendati demikian, peningkatan kesejahteraan prajurit TNI juga tidak menjadi perhatian besar, baik oleh parlemen atau pemerintah. Padahal, anggaran pertahanan di APBN 2013 meningkat menjadi menjadi Rp77,7 triliun yang 50 persen dari total keseluruhan akan dialokasinya untuk alutsista.
Keempat, Kontras mencatat sekitar 81 peristiwa kekerasan dilakukan TNI sejak Oktober 2011—September 2012. Kekerasan itu terjadi di berbagai daerah, antara lain Papua, Aceh, Surabaya, Padang, Kalimantan Barat, Jakarta, dan lainnya.
Motifnya pun beragam, mulai dari persoalan pribadi, bentuk solidaritas terhadap korps, kekerasan terhadap pekerja pers, maupun karena pengaruh alkohol. Pola kekerasannya, seperti penembakan, penyiksaan, pembunuhan, perampasan, pembakaran, dan pengerusakan.
“Catatan serius yang kami buat di atas diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam beberapa proses evaluasi dan koordinasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi,” pinta mereka.
Dalam siaran pers yang diterima Sindonews.com, Kamis (4/10/2012), kedua lembaga yang fokus dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM) itu memberi 4 catatan untuk TNI.
Pertama, mereka menilai kontrol sipil terhadap TNI masih lemah. Meski UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan parlemen memegang kontrol, namun masih terjadi sikap afirmatif terhadap TNI.
Sebaliknya, Kemhan cenderung memberikan ruang sipil dan politik bagi tentara. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah UU yang terkesan dipaksakan Kemhan untuk dibahas di parlemen. Misalnya, RUU Keamanan Nasional dan RUU Komponen Cadangan Negara.
Pun demikian dengan sikap DPR yang dinilai tidak menjalankan fungsinya secara efektif. Padahal, parlemen memiliki fungsi pengawasan dan kontrol melalui anggaran dan legislasi.
“Misalnya, terkait pengusutan kasus-kasus pelanggaran HAM, tranparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta terhadap kebijakan pemerintah di bidang pertahanan yang membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM,” kata Haris Azhar, Koordinator Kontras.
Kedua, Kontras dan imparsial memandang pengembangan alutsista sebagai bagian dari upaya modernisasi dan penguatan pertahanan Indonesia tidak berjalan transparan dan akuntabel. Bahkan, cenderung menyimpang dari kebijakan pembangunan postur pertahanan.
Dalam pengadaan Jet Sukhoi 30 MK2 misalnya. Barang produksi PT Rosoboronexport Rusia itu mengindikasikan harga yang tidak wajar. Menurut mereka, hal tersebut tidak lepas dari langkah Kemhan yang lebih memilih menggunakan fasilitas komersial kredit daripada state credit.
Sehingga, membuka ruang bagi masuknya pihak ketiga, yakni agen atau broker dalam pengadaan Sukhoi (PT Trimarga Rekatama).
“Adanya keterlibatan pihak ketiga ini diduga telah membuat harga jet tempur Sukhoi menjadi tidak wajar,” lanjut dia.
Ketiga, reformasi TNI melalui sektor legislasi juga dinilai bermasalah. Sebab, kenyataannya legislasi ini tidak digunakan sebagai instrumen membangun akuntabilitas dan penuntasan agenda reformasi TNI, seperti mendorong reformasi Peradilan Militer.
“Selain revisi UU 3/1997 tentang Peradilan Militer yang mandek, juga ada agenda restrukturisasi komando teritorial, belum tuntasnya penghapusan bisnis militer, termasuk pengungkapan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI di masa lalu,” sebut Koordinator Peneliti Imparsial, Gufron Mabruri.
Kendati demikian, peningkatan kesejahteraan prajurit TNI juga tidak menjadi perhatian besar, baik oleh parlemen atau pemerintah. Padahal, anggaran pertahanan di APBN 2013 meningkat menjadi menjadi Rp77,7 triliun yang 50 persen dari total keseluruhan akan dialokasinya untuk alutsista.
Keempat, Kontras mencatat sekitar 81 peristiwa kekerasan dilakukan TNI sejak Oktober 2011—September 2012. Kekerasan itu terjadi di berbagai daerah, antara lain Papua, Aceh, Surabaya, Padang, Kalimantan Barat, Jakarta, dan lainnya.
Motifnya pun beragam, mulai dari persoalan pribadi, bentuk solidaritas terhadap korps, kekerasan terhadap pekerja pers, maupun karena pengaruh alkohol. Pola kekerasannya, seperti penembakan, penyiksaan, pembunuhan, perampasan, pembakaran, dan pengerusakan.
“Catatan serius yang kami buat di atas diharapkan dapat ditindaklanjuti dalam beberapa proses evaluasi dan koordinasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi,” pinta mereka.
(rsa)
