SBY belum lihat ada pelemahan KPK
Selasa, 02 Oktober 2012 - 19:30 WIB
SBY belum lihat ada pelemahan KPK
A
A
A
Sindonews.com - Terkait wacana pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku belum menerima laporan tentang upaya pelemahan itu.
"Presiden belum menerima laporan atau penjelasan terkait dengan berita adanya wacana pelemahan KPK," ujar Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha di Istana Negara Jakarta, Selasa (2/10/2012).
Presiden justru sangat mengharapkan KPK yang merupakan lembaga ad hoc bisa melakukan tugasnya secara optimal dalam pemberantasan korupsi di Tanak Air.
"Jadi tidak benar, posisi pemerintah itu mendukung. Apalagi disebutkan setuju terhadap upaya pelemahan KPK," tuturnya.
Menurut Julian, hingga saat ini Presiden belum melihat adanya rencana atau upaya yang mengarah pada pelemahan KPK.
"Kami belum melihat ada rencana atau upaya ke arah itu. Apakah itu baik dari individu ataupun lembaga formal atau organisasi tertentu. Oleh karena itu, saya tidak bisa berikan komentar," katanya.
Lebih lanjut Julian mengatakan Presiden berharap KPK bersama-sama Polri dan Kejaksaan Agung bisa bersinergi dalam melakukan pemberantasan korupsi.
"Yang jelas presiden ingin agar KPK sebagaimana Polri dan Kejagung bersinergi satu sama lain dan bisa memberikan kontribusi agar korupsi bisa dikurangi atau diberantas," papar Julian.
Sebagaimana diketahui, DPR tengah menggodok upaya untuk merevisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang KPK. DPR berencana merevisi pasal terkait penyadapan dan penuntutan KPK.
Padahal, pasal tersebut yang selama ini banyak membantu KPK mengungkap kasus-kasus korupsi besar.
Atas kisruh tersebut, anggota Indonesia Coruption Watch (ICW) Emerson Yuntho sempat berharap SBY turun tangan dalam menghadapi polemik tersebut.
"Kalau memang pemerintah, Presiden SBY membela KPK, jelas dia harus boikot. UU kan yang tanda tangan presiden," ujarnya dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 27 September 2012 lalu.
"Presiden belum menerima laporan atau penjelasan terkait dengan berita adanya wacana pelemahan KPK," ujar Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha di Istana Negara Jakarta, Selasa (2/10/2012).
Presiden justru sangat mengharapkan KPK yang merupakan lembaga ad hoc bisa melakukan tugasnya secara optimal dalam pemberantasan korupsi di Tanak Air.
"Jadi tidak benar, posisi pemerintah itu mendukung. Apalagi disebutkan setuju terhadap upaya pelemahan KPK," tuturnya.
Menurut Julian, hingga saat ini Presiden belum melihat adanya rencana atau upaya yang mengarah pada pelemahan KPK.
"Kami belum melihat ada rencana atau upaya ke arah itu. Apakah itu baik dari individu ataupun lembaga formal atau organisasi tertentu. Oleh karena itu, saya tidak bisa berikan komentar," katanya.
Lebih lanjut Julian mengatakan Presiden berharap KPK bersama-sama Polri dan Kejaksaan Agung bisa bersinergi dalam melakukan pemberantasan korupsi.
"Yang jelas presiden ingin agar KPK sebagaimana Polri dan Kejagung bersinergi satu sama lain dan bisa memberikan kontribusi agar korupsi bisa dikurangi atau diberantas," papar Julian.
Sebagaimana diketahui, DPR tengah menggodok upaya untuk merevisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang KPK. DPR berencana merevisi pasal terkait penyadapan dan penuntutan KPK.
Padahal, pasal tersebut yang selama ini banyak membantu KPK mengungkap kasus-kasus korupsi besar.
Atas kisruh tersebut, anggota Indonesia Coruption Watch (ICW) Emerson Yuntho sempat berharap SBY turun tangan dalam menghadapi polemik tersebut.
"Kalau memang pemerintah, Presiden SBY membela KPK, jelas dia harus boikot. UU kan yang tanda tangan presiden," ujarnya dalam sebuah diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 27 September 2012 lalu.
(rsa)
