Megawati: Pernyataan Dipo Alam berbau politis
Senin, 01 Oktober 2012 - 20:38 WIB
Megawati: Pernyataan Dipo Alam berbau politis
A
A
A
Sindonews.com - Pernyataan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam yang merilis PDIP merupakan partai terkorup kedua diprotes Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
Megawati mengaku gerah dengan penilaian yang dinilai menyudutkan partainya. Dia mempertanyakan kewenangan Dipo yang merilis partai terkorup. Mantan Presiden RI ke-5 ini menilai pernyataan Dipo kurang tepat.
“Saya melihatnya bukan masalah data dan sebagainya. Tetapi yang saya pertanyakan, kewenangan yang memberikan hal itu, siapa ya? Kewenangan itu ada di mana ya? Karena itu sangat berbau politisasi,” kata Megawati, saat menghadiri pemantapan tiga pilar partai, di Gor Jatidiri, Semarang Senin (1/10/2012).
Menurut Mega, pernyataan tersebut bisa membuat orang menjadi resah. Dirinya menangkap pernyataan tersebut merupakan upaya pembelokan dari masalah hukum ke masalah politik.
“Kalau di masalah hukum dengan politik, lain. Hukum itu masalah bukti, harus dibuktikan, bukan main tunjuk ini dan ini. Padahal sudah menjadi ranah hukum,“ tegasnya.
Sebelumnya Dipo Alam merilis sejak Oktober 2004-September 2012, Presiden SBY telah mengeluarkan 176 persetujuan tertulis untuk penyelidikan hukum pejabat negara dalam berbagai kasus
Lebih dari separuh diantaranya adalah pejabat dari partai politik dengan tiga besarnya adalah Partai Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat.
Megawati mengaku gerah dengan penilaian yang dinilai menyudutkan partainya. Dia mempertanyakan kewenangan Dipo yang merilis partai terkorup. Mantan Presiden RI ke-5 ini menilai pernyataan Dipo kurang tepat.
“Saya melihatnya bukan masalah data dan sebagainya. Tetapi yang saya pertanyakan, kewenangan yang memberikan hal itu, siapa ya? Kewenangan itu ada di mana ya? Karena itu sangat berbau politisasi,” kata Megawati, saat menghadiri pemantapan tiga pilar partai, di Gor Jatidiri, Semarang Senin (1/10/2012).
Menurut Mega, pernyataan tersebut bisa membuat orang menjadi resah. Dirinya menangkap pernyataan tersebut merupakan upaya pembelokan dari masalah hukum ke masalah politik.
“Kalau di masalah hukum dengan politik, lain. Hukum itu masalah bukti, harus dibuktikan, bukan main tunjuk ini dan ini. Padahal sudah menjadi ranah hukum,“ tegasnya.
Sebelumnya Dipo Alam merilis sejak Oktober 2004-September 2012, Presiden SBY telah mengeluarkan 176 persetujuan tertulis untuk penyelidikan hukum pejabat negara dalam berbagai kasus
Lebih dari separuh diantaranya adalah pejabat dari partai politik dengan tiga besarnya adalah Partai Golkar, PDIP, dan Partai Demokrat.
(rsa)
