Susahnya mengurus HGU ala Hartati
Rabu, 19 September 2012 - 13:07 WIB
Susahnya mengurus HGU ala Hartati
A
A
A
Sindonews.com - Hartati Murdaya, tidak ingin terus disalah-salahkan terkait kepengurusan izin Hak Guna Usaha (HGU). Karena selama ini pengusaha selalu dipersulit saat mengurus izin.
Menurut pengusaha wanita populer yang menjadi tersangka dugaan suap terhadap Bupati Buol Amran Batalipu ini, bukan hanya dia saja yang dipersulit. Tapi sebagian besar pengusaha juga mengalami hal sama.
"Banyak pengusaha mengeluh masalah ini, tidak hanya Ibu Hartati, sistem yang ada menyebabkan adanya tindakan penyuapan saat melakukan usaha," ujar Tumbur Simanjuntak, kuasa hukum Hartati Murdaya di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (19/9/2012).
Menurut Tumbur, betapa sulitnya untuk mendapatkan izin usaha di negara Indonesia ini. Sistem yang ada di negara di bawah kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ini telah membuka peluang bagi pemerintah pusat dan daerah memeras para pengusaha.
"Apa orang bisa buka perusahaan tanpa berikan uang? Apa semua mau ditangkap? Sistem ini harus diperbaiki," kata Tumbur lagi.
Kliennya, lanjut Tumbur, telah menjadi korban akibat sistem yang buruk. Sesungguhnya, Hartati tidak menyuap, tapi hanya sebagai korban pemerasan dilakukan Bupati Buol.
"Ini pemerasan. Bukan suap. Dan ini bisa terjadi di seluruh Indonesia," ujarnya.
Kata Tumbur, tak heran banyak pengusaha terpaksa memberikan uang demi mendapatkan izin proyek. “Bagaimana para pengusaha yang lain? Sistemnya yang harus diperbaiki. Apa orang bisa buka perusahaan tanpa berikan uang? Apa semua mau ditangkap?“ tandasnya.
Menurut pengusaha wanita populer yang menjadi tersangka dugaan suap terhadap Bupati Buol Amran Batalipu ini, bukan hanya dia saja yang dipersulit. Tapi sebagian besar pengusaha juga mengalami hal sama.
"Banyak pengusaha mengeluh masalah ini, tidak hanya Ibu Hartati, sistem yang ada menyebabkan adanya tindakan penyuapan saat melakukan usaha," ujar Tumbur Simanjuntak, kuasa hukum Hartati Murdaya di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (19/9/2012).
Menurut Tumbur, betapa sulitnya untuk mendapatkan izin usaha di negara Indonesia ini. Sistem yang ada di negara di bawah kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono ini telah membuka peluang bagi pemerintah pusat dan daerah memeras para pengusaha.
"Apa orang bisa buka perusahaan tanpa berikan uang? Apa semua mau ditangkap? Sistem ini harus diperbaiki," kata Tumbur lagi.
Kliennya, lanjut Tumbur, telah menjadi korban akibat sistem yang buruk. Sesungguhnya, Hartati tidak menyuap, tapi hanya sebagai korban pemerasan dilakukan Bupati Buol.
"Ini pemerasan. Bukan suap. Dan ini bisa terjadi di seluruh Indonesia," ujarnya.
Kata Tumbur, tak heran banyak pengusaha terpaksa memberikan uang demi mendapatkan izin proyek. “Bagaimana para pengusaha yang lain? Sistemnya yang harus diperbaiki. Apa orang bisa buka perusahaan tanpa berikan uang? Apa semua mau ditangkap?“ tandasnya.
(lns)
