Pendukung infrastruktur untuk tank tempur
Sabtu, 15 September 2012 - 00:02 WIB
Pendukung infrastruktur untuk tank tempur
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah harus segera memikirkan pembangunan infrastruktur dan mengkaji lokasi-lokasi penempatan untuk tank-tank tempur yang segera datang dari Jerman. Pasalnya, sebagian besar infrastruktur yang ada sekarang tidak dirancang untuk mendukung pergerakan kendaraan tempur, seperti tank.
Pengamat pertahanan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Cornelis Lay menuturkan, tank yang dimiliki Indonesia sekarang ini memang sudah tidak sesuai dengan tuntutan jaman.
"Tapi dengan membeli tank seberat 63 ton (Leopard), kesulitan kita infrastruktur tidak tersedia," paparnya saat dihubungi, Jumat (14/9/2012).
Kendala infrastruktur makin jelas bila tank-tank itu di tempatkan di wilayah perbatasan. "Itu kesulitan teknis mau penempatannya dimana?," sebut dia.
Cornelis menyebut, infrastruktur yang ada pembangunannya tidak dirancang untuk mendukung pergerakan kendaraan militer, sebagaimana banyak dilakukan negara lain di dunia. Kalaupun ada yang sanggup, itu pun jumlahnya terbatas.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga patut mengkaji masalah strategi penempatan ini dengan kebijakan politik luar negeri. Pada 2015, kebijakan politik luar negeri mengarahkan Indonesia menjadi bagian ASEAN Community yang memiliki tiga kesepakatan integrasi.
Integrasi pertama adalah integrasi wilayah, kemudian integrasi lembaga, serta integrasi penduduk. Integrasi-integrasi ini membuat semua negara ASEAN Community terbuka satu sama lain.
"Apakah dengan kebijakan seperti ini, penjagaan perbatasan dengan penguatan militer di perbatasan (Kalimantan-Malaysia) masih relevan?. Memang masih ada perbatasan lain seperti di Papua, tapi ya itu tadi kendalanya infrastruktur," sebut dia.
Meski demikian, Cornelis menambahkan, semangat untuk memoderniasai alat utama sistem senjata (alutsista) TNI patut didukung.
"Mungkin itu nanti tetap bisa compatible dengan politik luar negeri lainnya," pungkasnya.
Pengamat pertahanan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Cornelis Lay menuturkan, tank yang dimiliki Indonesia sekarang ini memang sudah tidak sesuai dengan tuntutan jaman.
"Tapi dengan membeli tank seberat 63 ton (Leopard), kesulitan kita infrastruktur tidak tersedia," paparnya saat dihubungi, Jumat (14/9/2012).
Kendala infrastruktur makin jelas bila tank-tank itu di tempatkan di wilayah perbatasan. "Itu kesulitan teknis mau penempatannya dimana?," sebut dia.
Cornelis menyebut, infrastruktur yang ada pembangunannya tidak dirancang untuk mendukung pergerakan kendaraan militer, sebagaimana banyak dilakukan negara lain di dunia. Kalaupun ada yang sanggup, itu pun jumlahnya terbatas.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga patut mengkaji masalah strategi penempatan ini dengan kebijakan politik luar negeri. Pada 2015, kebijakan politik luar negeri mengarahkan Indonesia menjadi bagian ASEAN Community yang memiliki tiga kesepakatan integrasi.
Integrasi pertama adalah integrasi wilayah, kemudian integrasi lembaga, serta integrasi penduduk. Integrasi-integrasi ini membuat semua negara ASEAN Community terbuka satu sama lain.
"Apakah dengan kebijakan seperti ini, penjagaan perbatasan dengan penguatan militer di perbatasan (Kalimantan-Malaysia) masih relevan?. Memang masih ada perbatasan lain seperti di Papua, tapi ya itu tadi kendalanya infrastruktur," sebut dia.
Meski demikian, Cornelis menambahkan, semangat untuk memoderniasai alat utama sistem senjata (alutsista) TNI patut didukung.
"Mungkin itu nanti tetap bisa compatible dengan politik luar negeri lainnya," pungkasnya.
(mhd)
