Kasus Sampang jadi prioritas Komnas HAM
Jum'at, 31 Agustus 2012 - 21:24 WIB
Kasus Sampang jadi prioritas Komnas HAM
A
A
A
Sindonews.com - Kasus penyerangan terhadap warga muslim Syiah di Sampang menjadi prioritas pemantauan dan penyelesaian Komnas HAM.
Di antara yang menjadi perhatian untuk didalami adalah mengenai fungsi pengamanan aparat keamanan dan keterkaitan kasus ini dengan kasus-kasus lain sebelumnya.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ifdhal Kasim mengatakan, meski tidak ada agenda spesifik para Komisioner Komnas HAM di masa transisinya, namun Sampang harus menjadi perhatian Komnas HAM.
Dalam rapat internal, penanganan kasus Sampang ini menjadi salah satu topik pembahasan.
Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Nur Kholis menerangkan, Komnas HAM akan fokus memantau dan menyelidiki insiden di Sampang di antaranya menyangkut apakah ada kaitan antara peristiwa ini dan peristiwa sebelumnya, termasuk kasus di Bangil dan Banyuwangi.
Juga fokus mendalami terhadap fungsi pengamanan aparat dalam insiden berdarah tersebut apakah sesuai prosedur tetap (protap) atau tidak.
Sekarang ini Komnas HAM bersiap untuk menyurati Bupati Sampang Noer Tjahja. Menurut Nur Kholis, Bupati Sampang terkesan tidak serius memberikan perlindungan kepada warganya yang mengungsi pasca insiden penyerangan warga Islam Syiah di Sampang, Madura, Jawa timur.
Dia mengaku, berdasarkan informasi awal Tim Komnas HAM di Sampang, Bupati Sampang terkesan tidak serius melindungi warga negara khususnya yang mengungsi. Padahal tugas negara adalah memastikan untuk melindungi warganya.
“Karena itu, Komnas HAM akan menyurati Bupati Sampang. Ini hasil rapat koordinasi yang dipimpin Ketua Komnas HAM,” ujarnya di Jakarta, Jumat (31/8/2012).
Komnas HAM, lanjut dia, bersama Komnas Perempuan dan Komnas Anak juga akan turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, utamanya menyangkut penanganan kepada pengungsi. Selain itu, pimpinan Komnas HAM akan berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya agar pemantauan Komnas dan Komnas Anak bisa berjalan.
Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai menuturkan, pihaknya sudah membuat suatu rencana untuk turun ke lokasi karena ini merupakan kasus besar.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti penegak hukum, di Sampang, maupun di Jawa Timur. “Kemarin kami sudah bentuk tim khusus untuk segera turun ke lapangan,” sebutnya.
Dia berjanji, LPSK akan bekerja secara maksimal sesuai dengan tupoksi yang dimilikinya. Namun disadari bahwa mereka harus bekerja sama dengan berbagai pihak seperti kepolisian, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI.
Sejauh ini pihaknya sudah meninventarisir lembaga-lembaga yang akan diajak bekerjasama tersebut. “Kami mendorong proses penegakan hukum berjalan di sana,” tambahnya.
Di antara yang menjadi perhatian untuk didalami adalah mengenai fungsi pengamanan aparat keamanan dan keterkaitan kasus ini dengan kasus-kasus lain sebelumnya.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ifdhal Kasim mengatakan, meski tidak ada agenda spesifik para Komisioner Komnas HAM di masa transisinya, namun Sampang harus menjadi perhatian Komnas HAM.
Dalam rapat internal, penanganan kasus Sampang ini menjadi salah satu topik pembahasan.
Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Nur Kholis menerangkan, Komnas HAM akan fokus memantau dan menyelidiki insiden di Sampang di antaranya menyangkut apakah ada kaitan antara peristiwa ini dan peristiwa sebelumnya, termasuk kasus di Bangil dan Banyuwangi.
Juga fokus mendalami terhadap fungsi pengamanan aparat dalam insiden berdarah tersebut apakah sesuai prosedur tetap (protap) atau tidak.
Sekarang ini Komnas HAM bersiap untuk menyurati Bupati Sampang Noer Tjahja. Menurut Nur Kholis, Bupati Sampang terkesan tidak serius memberikan perlindungan kepada warganya yang mengungsi pasca insiden penyerangan warga Islam Syiah di Sampang, Madura, Jawa timur.
Dia mengaku, berdasarkan informasi awal Tim Komnas HAM di Sampang, Bupati Sampang terkesan tidak serius melindungi warga negara khususnya yang mengungsi. Padahal tugas negara adalah memastikan untuk melindungi warganya.
“Karena itu, Komnas HAM akan menyurati Bupati Sampang. Ini hasil rapat koordinasi yang dipimpin Ketua Komnas HAM,” ujarnya di Jakarta, Jumat (31/8/2012).
Komnas HAM, lanjut dia, bersama Komnas Perempuan dan Komnas Anak juga akan turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, utamanya menyangkut penanganan kepada pengungsi. Selain itu, pimpinan Komnas HAM akan berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya agar pemantauan Komnas dan Komnas Anak bisa berjalan.
Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai menuturkan, pihaknya sudah membuat suatu rencana untuk turun ke lokasi karena ini merupakan kasus besar.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti penegak hukum, di Sampang, maupun di Jawa Timur. “Kemarin kami sudah bentuk tim khusus untuk segera turun ke lapangan,” sebutnya.
Dia berjanji, LPSK akan bekerja secara maksimal sesuai dengan tupoksi yang dimilikinya. Namun disadari bahwa mereka harus bekerja sama dengan berbagai pihak seperti kepolisian, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI.
Sejauh ini pihaknya sudah meninventarisir lembaga-lembaga yang akan diajak bekerjasama tersebut. “Kami mendorong proses penegakan hukum berjalan di sana,” tambahnya.
(lns)
