Hartati dinilai ingin amankan citra SBY
Rabu, 15 Agustus 2012 - 08:03 WIB
Hartati dinilai ingin amankan citra SBY
A
A
A
Sindonews.com - Keputusan Hartati Murdaya Poo mundur dari keanggotaan Dewan Pembina Partai Demokrat dinilai untuk melindungi kepentingan politik dan citra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana memandang SBY menjadi pihak yang paling diuntungkan atas keputusan mundur Hartati. Dia menjelaskan, Hartati selama ini dikenal sebagai salah satu penyokong utama SBY. Hubungan Hartati dan SBY serta keluarga Cikeas, kata Ari, sudah sangat personal.
"Nah, mundurnya Hartati sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang dipimpin SBY merupakan cara 'aman' supaya opini negatif publik atas kasus dugaan suapnya bisa dilokalisasi, tidak menjadi bola liar yang dapat merugikan SBY, apalagi (ke) keluarga Cikeas," ujar Ari kepada SINDO, Selasa 14 Agustus 2012.
Menurut Ari, sebenarnya sulit untuk menafikan bahwa Hartati adalah figur yang melekat pada kepentingan politik SBY. Terlebih, Presiden Direktur PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP) dan PT Cipta Cakra Murdaya (PT CCM) itu diketahui dekat dengan SBY sebelum mantan Menkopolkam itu mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Karenanya, meski yang tampak di permukaan adalah Hartati mengundurkan diri secara sukarela, hal itu sangat mungkin tidak lepas dari tekanan pihak Istana dan Cikeas. "Kepentingan Cikeas adalah agar 'bersih' karena kasus Hartati juga bisa dipakai sebagai alat sandera politik oleh kekuatan faksi lain di Demokrat. SBY berkepentingan karena magnet elektoralnya masih tinggi dan bermanfaat banyak untuk Demokrat di 2014," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Hartati Murdaya memutuskan mundur dari jabatannya di Partai Demokrat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Hartati juga mundur dari keanggotaannya di Komite Ekonomi Nasional (KEN).
Dalam kasus itu, Hartati diduga menyuap Bupati Buol, Amran Batalipu, senilai Rp3 miliar. Adapun Amran lebih dulu ditetapkan KPK sebagai tersangka, bahkan yang bersangkutan saat ini sudah ditahan. Pengamat politik dari Charta Politika Arya Fernandes menilai mundurnya Hartati lebih dipengaruhi pertimbangan untuk menyelamatkan muka Demokrat yang belakangan ini babak belur karena isu korupsi Wisma Atlet dan Hambalang.
Menurut dia, dua isu terakhir cukup memengaruhi performa Demokrat hingga elektabilitasnya merosot. Kasus Hartati, kata Arya, merugikan secara institusi Demokrat yang tengah melakukan rekonsolidasi setelah sempat goyang oleh mencuatnya kasus Wisma Atlet dan Hambalang. "Persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan tentu juga akan berpengaruh. Karena, bagaimanapun, Demokrat adalah partai pemerintah dan SBY adalah figure sentral partai," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua meminta semua pihak agar tidak berspekulasi mengenai mundurnya Hartati. Menurut dia, keputusan mundur seharusnya diapresiasi, bukan dispekulasikan bermacam-macam. "Hartati Murdaya memiliki kesadaran lebih tinggi daripada kader lainnya. Artinya, beliau menghargai partainya sendiri, tak mau merepotkan partai. Hal ini wajib dicontoh kader Partai Demokrat lainnya," kata Max.
Dia juga membantah anggapan yang menilai mundurnya Hartati demi menyelamatkan kepentingan Cikeas atau Istana. Menurut Max, sama sekali tidak ada desakan dari partai atau pihak mana pun atas mundurnya Hartati. "Semua murni keputusan pribadi Bu Hartati yang memang sesuai dengan AD/ART partai. Pak SBY sebagai ketua Dewan Pembina mengiyakan karena niat Bu Hartati yang tulus tidak melibatkan partai. Ini karena kesadaran politik yang dimiliki beliau, bukan masalah Partai Demokrat," kilahnya.
Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengakui bahwa adanya sejumlah kader yang tersangkut kasus dugaan korupsi berdampak ke partai.
Namun, kata Ibas, sejak awal Demokrat sudah berkomitmen dan konsisten bahwa apa yang menjadi ranah hukum tentu murni menjadi kewenangan penegak hukum. "Tidak ada intervensi karena seluruh kader Demokrat diharuskan dan diwajibkan menjalankan politik beretika, yaitu politik yang cerdas, bersih, dan sehat," tegasnya.
Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana memandang SBY menjadi pihak yang paling diuntungkan atas keputusan mundur Hartati. Dia menjelaskan, Hartati selama ini dikenal sebagai salah satu penyokong utama SBY. Hubungan Hartati dan SBY serta keluarga Cikeas, kata Ari, sudah sangat personal.
"Nah, mundurnya Hartati sebagai anggota Dewan Pembina Partai Demokrat yang dipimpin SBY merupakan cara 'aman' supaya opini negatif publik atas kasus dugaan suapnya bisa dilokalisasi, tidak menjadi bola liar yang dapat merugikan SBY, apalagi (ke) keluarga Cikeas," ujar Ari kepada SINDO, Selasa 14 Agustus 2012.
Menurut Ari, sebenarnya sulit untuk menafikan bahwa Hartati adalah figur yang melekat pada kepentingan politik SBY. Terlebih, Presiden Direktur PT Hardaya Inti Plantation (PT HIP) dan PT Cipta Cakra Murdaya (PT CCM) itu diketahui dekat dengan SBY sebelum mantan Menkopolkam itu mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Karenanya, meski yang tampak di permukaan adalah Hartati mengundurkan diri secara sukarela, hal itu sangat mungkin tidak lepas dari tekanan pihak Istana dan Cikeas. "Kepentingan Cikeas adalah agar 'bersih' karena kasus Hartati juga bisa dipakai sebagai alat sandera politik oleh kekuatan faksi lain di Demokrat. SBY berkepentingan karena magnet elektoralnya masih tinggi dan bermanfaat banyak untuk Demokrat di 2014," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Hartati Murdaya memutuskan mundur dari jabatannya di Partai Demokrat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Hartati juga mundur dari keanggotaannya di Komite Ekonomi Nasional (KEN).
Dalam kasus itu, Hartati diduga menyuap Bupati Buol, Amran Batalipu, senilai Rp3 miliar. Adapun Amran lebih dulu ditetapkan KPK sebagai tersangka, bahkan yang bersangkutan saat ini sudah ditahan. Pengamat politik dari Charta Politika Arya Fernandes menilai mundurnya Hartati lebih dipengaruhi pertimbangan untuk menyelamatkan muka Demokrat yang belakangan ini babak belur karena isu korupsi Wisma Atlet dan Hambalang.
Menurut dia, dua isu terakhir cukup memengaruhi performa Demokrat hingga elektabilitasnya merosot. Kasus Hartati, kata Arya, merugikan secara institusi Demokrat yang tengah melakukan rekonsolidasi setelah sempat goyang oleh mencuatnya kasus Wisma Atlet dan Hambalang. "Persepsi publik terhadap kinerja pemerintahan tentu juga akan berpengaruh. Karena, bagaimanapun, Demokrat adalah partai pemerintah dan SBY adalah figure sentral partai," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Max Sopacua meminta semua pihak agar tidak berspekulasi mengenai mundurnya Hartati. Menurut dia, keputusan mundur seharusnya diapresiasi, bukan dispekulasikan bermacam-macam. "Hartati Murdaya memiliki kesadaran lebih tinggi daripada kader lainnya. Artinya, beliau menghargai partainya sendiri, tak mau merepotkan partai. Hal ini wajib dicontoh kader Partai Demokrat lainnya," kata Max.
Dia juga membantah anggapan yang menilai mundurnya Hartati demi menyelamatkan kepentingan Cikeas atau Istana. Menurut Max, sama sekali tidak ada desakan dari partai atau pihak mana pun atas mundurnya Hartati. "Semua murni keputusan pribadi Bu Hartati yang memang sesuai dengan AD/ART partai. Pak SBY sebagai ketua Dewan Pembina mengiyakan karena niat Bu Hartati yang tulus tidak melibatkan partai. Ini karena kesadaran politik yang dimiliki beliau, bukan masalah Partai Demokrat," kilahnya.
Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengakui bahwa adanya sejumlah kader yang tersangkut kasus dugaan korupsi berdampak ke partai.
Namun, kata Ibas, sejak awal Demokrat sudah berkomitmen dan konsisten bahwa apa yang menjadi ranah hukum tentu murni menjadi kewenangan penegak hukum. "Tidak ada intervensi karena seluruh kader Demokrat diharuskan dan diwajibkan menjalankan politik beretika, yaitu politik yang cerdas, bersih, dan sehat," tegasnya.
(mhd)
